Opini

Kebocoran Ekonomi Aceh, Seriuskah?

BEBERAPA hari yang lalu ada sedikit perbincangan tentang kebocoran ekonomi Aceh, baik di WAG, maupun di warung kopi

Kebocoran Ekonomi Aceh, Seriuskah?
ANTARANEWS.COM
Ilustrasi

Oleh Abd. Jamal

BEBERAPA hari yang lalu ada sedikit perbincangan tentang kebocoran ekonomi Aceh, baik di WAG, maupun di warung kopi atau tempat umum lain. Bahkan, ada yang menghubungi saya secara khusus meminta untuk menegur seseorang. Uniknya, yang diperbincangkan bukan solusi terhadap persoalan ekonomi Aceh, tapi yang bukan pengamat ekonomi membincangkan tentang pengamat ekonomi. Begitu juga pengamat ekonomi membincangkan tentang yang lainnya lagi.

Persoalan ini dimulai oleh adanya paparan dari pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh dalam suatu pertemuan, yang menyebutkan adanya kebocoran sebesar Rp 35 triliun per tahun yang mengalir ke luar Aceh. Pertanyaannya, apakah kebocoran tersebut akibat dari korupsi? Apakah seorang pejabat menyampaikan informasi buruk yang diketahuinya kepada publik dianggap salah? Apakah yang disampaikan harus yang baik-baik saja?

Ternyata kebocoran yang diungkap oleh pejabat tersebut adalah kebocoran akibat dari perdagangan antarwilayah. Namun, tidak diungkap apakah kebocoran tersebut masih berada dalam lingkup Indonesia, atau juga ke luar Indonesia. Dari mana data dan cara menghitungnya yang tidak diungkap menunjukkan angka yang setara dengan besarnya anggaran Pemerintah Aceh selama hampir tiga tahun. Padahal ekonomi Aceh juga bangkit dengan anggaran pemerintah. Ini perlu penjelasan yang lebih rinci. Mungkin tidak salah bila pemerintah atau pejabat secara resmi atau pribadi menyampaikan pikirannya.

Hal ini tentu untuk memancing para pakar ekonomi untuk memberikan pemikiran atau solusi bagaimana membangun ekonomi Aceh menjadi lebih baik. Kalau hanya menyampaikan yang baik-baik kepada publik itu berarti pencitraan. Saat menguntungkan disampaikan ke khalayak, bila tidak menguntungkan diam seribu bahasa. Penyampaian yang tidak baik juga merupakan koreksi diri bagi pemerintah atau pejabat untuk tujuan memperbaiki kondisi menjadi lebih baik. Pemerintah tidak perlu pencitraan bila ingin dipercaya oleh rakyat.

Apa itu kebororan?
Bila diperhatikan kepada KBBI, sulit kita menerjemahkan arti kebocoran dalam ekonomi, karena kebocoran (leakages) berhubungan dengan air, atau tersiarnya sesuatu yang dirahasiakan. Namun bila dilihat pada kamus Cambridge Dictionary bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi, istilah yang tepat adalah outflows (bukan leakages), yaitu sejumlah uang, atau tenaga kerja yang meninggalkan perusahaan, industri atau negaranya dan kemudian menetap di negara lain.

Jadi, migrasi tenaga kerja ke luar daerah atau negara juga dapat berarti kebocoran (istilah yang dipaparkan), bukan hanya uang. Bahkan pelarian tenaga-tenaga skill atau terdidik juga sering terjadi yang dikenal dengan brain drain. Ini bahkan sering tidak disadari oleh banyak daerah, akibat tidak mampunya daerah membiayai para tenaga skill tersebut. Atau juga akibat kurang respeknya pemerintah daerah memberi perhatian kepada educated labour tersebut. Sebagai contoh, berapa banyak anak-anak Aceh yang diberikan beasiswa melanjutkan pendidikan sampai ke luar negeri untuk pendidikan pascasarjana, di manakah mereka sekarang? Apakah mereka membangun Aceh, atau kita membiayai mereka untuk membangun daerah lain? Apakah kita sudah menghitung kebocoran ini?

Di sini tidak bermaksud membahas istilah yang digunakan, namun hanya sekadar untuk me-review istilah yang sering digunakan dalam ekonomi. Dalam perbincangan ekonomi, sering digunakan istilah money/capital outflows untuk terjadinya aliran uang keluar dan money/capital inflows untuk aliran uang yang masuk ke dalam suatu daerah atau negara. Selain istilah capital flight. Namun istilah dalam politik ekonomi mungkin leakage yang sering digunakan, yang penting dapat dipahami adanya arus yang mengalir antardaerah atau negara.

Dalam konsep ekonomi regional, kemakmuran daerah dapat dilihat dari dua hal, yaitu besarnya nilai tambah (added value, AV) yang tercipta di wilayah tersebut, dan besarnya transfer payment (NTP). Besarnya transfer payment inilah yang sangat ditentukan oleh besarnya money inflows dan money outflows. Apabila net transfer payment menunjukkan angka negatif di mana money outflows lebih besar daripada money inflows, maka inilah yang disebut dengan kebocoran, yaitu mengurangi isi yang ada di dalam. Kebocoran yang disebutkan dalam paparan di atas sebesar Rp 35 triliun, apakah net transfer payment, atau money outflows?

Apabila yang dimaksudkan adalah money outflows, maka itu belum dapat dipastikan sebagai kebocoran atau leakages, karena dapat saja terjadinya money inflows yang lebih besar dari itu, sehingga NTP tetap positif, berarti hal pertama, nilai tambah (AV) tetap terjadi di daerah ini. Akan tetapi, bila NTP-nya negatif, itulah yang perlu dikhawatirkan. Artinya, uang yang mengalir ke luar Aceh lebih besar daripada yang masuk. Di sinilah yang perlu dicarikan solusi. Dalam perdagangan tidak mungkin tidak terjadi kedua hal, inflow dan outflow.

Mengapa uang mengalir ke luar?
Ada beberapa hal yang menyebabkan mengalirnya uang ke luar Aceh, baik untuk kepentingan konsumtif maupun kepentingan investasi yang dilakukan. Paling tidak, ada dua hal terkait dengan itu. Pertama, kurang tersedianya barang-barang konsumsi atau jasa yang diproduksi oleh Aceh. Kedua, masih rendahnya investasi dengan memanfaatkan bahan baku lokal, termasuk tenaga kerja.

Kedua hal tersebut, tentunya menjadi penyebab mengalirnya uang ke luar daerah sebagai bayaran impor, baik dari dalam wilayah nasional maupun dari luar negeri. Ketika dua hal itu terjadi, apakah kita harus menghentikan impor dan memproduksi sendiri? Efisiensi adalah satu pertimbangan yang juga perlu diperhatikan. Tidak mungkin daerah memproduksi suatu barang yang harusnya lebih murah bila diimpor. Besar pasar, efisiensi dan kualitas produk menjadi pertimbangan besar bila ingin memproduksi sendiri.

Terkait dengan persoalan di atas, Aceh harus mengupayakan net transfer payment yang positif. Artinya, arus uang masuk harus lebih besar daripada arus uang keluar. Untuk itu, tentu pemerintah harus memiliki data, sebenarnya arus uang keluar berada di sektor apa, dan siapa pelakunya. Apakah pelakunya masyarakat, atau pemerintah? Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tentu harus sesuai dengan persoalan yang ingin diselesaikan. Sebagai contoh, bila sektor kesehatan sebagai penyumbang terbesar terjadinya money outflows, maka sektor tersebut harus dibenahi. Begitu juga bila pemerintah sebagai pelakunya, maka di sana juga harus dibuat kebijakan. Misalnya, proyek-proyek pemerintah, menggunakan kontraktor luar daerah dan menggunakan input dari luar.

Jadi, kebijakan tidak hanya pada pembenahan sektor-sektor ekonomi, tapi juga pada pelakunya. Perilaku dari pelaku lebih menentukan daripada sektor itu sendiri. Bisa saja sektornya sudah baik, namun perilaku pelakunya yang tidak baik, maka money outflow tetap terjadi. Oleh karenanya, mungkin pembenahan harus diawali dari perubahan sikap pelaku ekonomi, baik masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah. Demonstration effect adalah satu sikap yang mendorong terjadinya money outflows. Semoga!

* Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si., Dosen Senior Bidang Ekonomi dan Perencanaan Regional, Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: abdjamal@unsyiah.ac.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved