Salam

Kita Protes Perpres No 82 Tahun 2018

Seorang warga Gampong Panteriek, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh yang menjadi korban pembacokan

Kita Protes Perpres No 82 Tahun 2018
id.wikipedia

Seorang warga Gampong Panteriek, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh yang menjadi korban pembacokan diharuskan membayar biaya pengobatan dan perawatan di RSUZA Banda Aceh sebesar Rp 17,8 juta karena sesuai Perpres No 82 tahun 2018, BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya pengobatan korban tindak kriminal dan penganiayaan. Sampai Selasa (11/12) pasien yang seharusnya sudah bisa pulang, tapi masih berada di rumah sakit karena belum mampu membayar tagihan.

Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Wilayah Aceh, dr Purnama Setia Budi SpOG dengan menandaskan peraturan baru yang menjadi pegangan BPJS Kesehatan itu bukan berarti menghilangkan hak-hak warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Aceh, Maryadi Usman mengatakan, dalam membayar klaim asuransi mereka hanya berpegang pada aturan terbaru yaitu Perpres 82 Tahun 2018 yang pada Pasal 52 ayat 1 huruf r menyatakan korban penganiayaan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, hingga terorisme tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Sehingga terhadap korban pembacokan tersebut mereka tidak bisa menanggung. Menurutnya, aturan terbaru tersebut sudah mulai diberlakukan sejak September 2018.

Namun demikian, ada solusi bagi korban kejahatan yang ditanggung BPJS. Menurut Dokter Purnama Setia Budi, di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dalam ketentuan itu termasuk di antaranya korban suatu tindak pidana dijamin oleh negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Purnama.

Terhadap musibah yang menimpa warga Penteriek itu, kata Purnama, seharusnya pihak RSUZA melaporkan kepada BPJS Kesehatan kemudian BPJS meneruskan laporan tersebut kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk mendapatkan klaim pembayaran pelayanan kesehatan terhadap korban. “Jadi tidak membebankan kepada pasien yang jadi korban kejahatan itu,” kata Dokter Purnama.

Kita berharap kasus itu akan ada solusinya dari BPJS kesehatan, bukan dari dana sumbangan dermawan. Sebab, sesungguhnya negara ini sangat baik, bayangkan saja untuk biaya pengobatan dan perawatan penjahat atau pelaku kriminal saja masih ditanggung sampai kapanpun. Jadi kan sangat aneh jika korban kejahatan tak ada tanggungan dari pemerintah?

Tentang pasal-pasal tertentu di Perpres No 82 Tahuun 2018 itu, sejak awal diterbitkan memang sudah banyak mendapat protes dari berbagai kalangan. Regulasi yang beberapa pasalnya dianggap tak memihak kaum dhuafa itu diminta dikaji ulang. Maka, kali ini kita juga memprotes Peraturan Presiden itu. Sebab, menjadi korban kejahatan saja adalah satu hal yang sudah sangat menyakitkan, ditambah lagi harus menanggung sendiri biaya pengobatan. Jadi, tak mungkin korban harus menangung duka dia atas luka!

Dan, kita anjurkan juga supaya pihak rumah sakit dan BPJS maulah berupaya mengamprah ke LPSK agar rakyat miskin yang juga pembayar iuran BPJS itu tidak merasa “teraniaya” dua kali.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved