Pemerintah Pastikan BP Batam Tidak Dibubarkan

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati memastikan BP Batam tidak dibubarkan.

Pemerintah Pastikan BP Batam Tidak Dibubarkan
Kompasiana.com
Istana Bogor. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kabinet Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin membahas mengenai dualisme kepemimpinan perihal perizinan berusaha yang selama ini terjadi di Pengembangan Badan Perusahaan (BP) Batam.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati memastikan BP Batam tidak dibubarkan.

“Menindaklanjuti hasil Ratas di Istana kemarin sore tersebut, keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah BP Batam tidak dibubarkan,” kata Hermin, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (13/12/2018).

Baca: Video Bayi Mainkan Segepok Uang Bikin Kebun Ganja Bernilai Rp15 Miliar Terbongkar

Baca: 22 Aplikasi Android Ini Terjangkit Malware, Sedot Baterai dan Kuota Internet

Baca: BP Batam Dibubarkan, Jokowi Kesal Pembangunan Batam Lamban

Hermin melanjutkan, nantinya, jabatan Kepala BP Batama akan dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam.

Mengenai pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Walikota Batam.

“Sedang disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta menyampaikan, untuk menghilangkan adanya dualisme yang dapat menghambat realisasi investasi, maka diputuskan persoalan kewenangan di Batam ke depan kembali dipegang oleh kepala daerah.

Baca: Deddy Corbuzier Buat Surat Terbuka untuk Jokowi dan Prabowo Subianto, Apa Isinya?

Baca: Ustadz Abdul Somad Ceramah Peringatan Tsunami di Aceh, Lalu ke Gorontalo, Malam Tahun Baru di Langsa

"Kewenangan sebagai BP Batam, sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam, sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali," ujar Darmin, Rabu (12/12/2018).

Darmin mengaku, kewenangan yang nantinya sepenuhnya dipegang oleh Bupati Batam akan resmikan sebelum memasuki tahun 2019, mengingat pengalihan kewenangan diperlukan dasar hukum terlebih dahulu.

"Kita akan usahakan, memang masih harus ada pencatatan macam-macam, ya kan asetnya, bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya, sebagainya, tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu (kewenangan)," paparnya.

Pemerintah juga menjamin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam akan berjalan dengan kewenangan penuh dari Pemerintah Kota Batam.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Tegaskan Tidak Bubarkan BP Batam

Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved