Salam

Rohingya Jangan Jadi Beban Daerah

Dinas Sosial Aceh mengaku tidak ada dana lagi untuk mengurus pengungsi Rohingya yang masih ditampung

Rohingya Jangan Jadi Beban Daerah
SERAMBI/ZUBIR
Tauke Seuem memberikan uang jajan Rp 50 ribu kepada masing-masing warga etnis Rohingya, di Panti Gepeng Dinsos Langsa, Jumat (7/12) sore. SERAMBI/ZUBIR 

Dinas Sosial Aceh mengaku tidak ada dana lagi untuk mengurus pengungsi Rohingya yang masih ditampung di Komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu, Bireuen. Sedangkan Pemerintah Pusat belum merespon keluhan Pemerintah Aceh dan Pemkab Kabupaten Bireuen mengenai pembiayaan warga negara asing yang terdampar ke Aceh sejak setahun lalu itu.

Sekretaris Dinsos Aceh, Defi Riansyah dan Kadis Sosial Bireuen, Murdani menjelaskan, pengungsi Rohingya sudah hampir setahun ditampung di SKB. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka seperti makan, minum, dan berbagai kebutuhan lainnya, selama ini ditanggung Dinsos Aceh dan Bireuen. Selain itu, dibantu juga oleh berbagai LSM, ormas, komunitas, para donatur, serta masyarakat.

Namun, sejak beberapa bulan terakhir, bantuan untuk Rohingya sudah sangat berkurang. Bahkan Dinsos Aceh dan Bireuen tidak memiliki dana untuk mengurus pengungsi itu. “Dana yang ada di Dinsos Aceh dan Bireuen hanya buat mengurus pengungsi dalam negeri, bukan untuk pengungsi luar negeri seperti Rohingya. Selama ini kita peduli atas nama kemanusiaan, tidak mungkin selamanya kita urus mereka,” ujar Defi Riansyah.

Dinsos Aceh sudah berulang-ulang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, maupun Kemenkumham, tapi belum ada solusinya.

“Pemerintah Aceh tidak ada dana untuk mengurus Rohingya. Pusat harus serius menangani masalah Rohingya, karena ini pengungsi internasional, pihak Imigrasi harus menanganinya, jangan dilihat masalah kemanusiaan saja, tapi segi hukum juga harus diperhatikan, sehingga mereka jelas statusnya,” kata Defi.

Ya, kita sangat setuju bahwa masalah Rohingya itu seharusnya memang jangan menjadi beban Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, sebab ini jelas urusan internasional. Untuk sepakan dua pekan, sebagai tanggung jawab moral kemanusiaan tentu bisa ditanggung oleh pemerintah kabuapetn/kota atau provinsi bersama para donatur lainnya. Namun, jika sudah menahun, tentu tak ada kesanggupan pemerintah di daerah untu menanggung beban hidup mereka yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.

Masalah warga Rohingya terdampar ke Aceh bukan sekali atau dua kali, tapi juga sudah berkali-kali dalam jumlah yang banyak. Mereka pernah terdampar di Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan lain-lain. Di antara mereka malah banyak yang kabur entah kemana dari penampungan.

Karena itulah, Pusat jangan mengabaikan nasib para Rohingya. Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri adalah pihak yang paling bertangguing jawab mengurusi masalah ini. Mau dipulangkan atau mau diapakan harus ada sikap!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved