Tol Aceh Butuh Dukungan Publik
KETUA DPRA, Tgk Muhammad Sulaiman, mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh untuk mensukseskan

KETUA DPRA, Tgk Muhammad Sulaiman, mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh untuk mensukseskan proyek jalan tol tersebut. Keseriusan pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan proyek jalan tol Aceh, harus disambut dengan dukungan penuh dari masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahan.
“Semua mengetahui, sumber dana pembangunan jalan tol ini menggunakan dana talangan dan pinjaman dari bank. Dana pinjaman itu dikenakan bunga dan jika proyek terlambat selesai, maka pemanfaatan bagi publik menjadi molor. Ini akan menjadi beban berat pemerintah,” kata Ketua DPRA.
Pria yang akrab disapa Tgk Ahmad di Tunong ini menjelaskan, pembangunan jalan tol Aceh terbagi dalam empat paket, yaitu paket Banda Aceh-Sigli, Sigli-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Langsa, dan Langsa-Langkat. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun. Ia yakin, apabila pembebasan lahan berjalan lancar, maka pelaksanaan proyek bisa selesai dalam waktu 8-10 tahun.
“Dari pengelaman yang terjadi di berbagai daerah, salah satu faktor penghambat pelaksanaan proyek jalan tol ini adalah terlambatnya penyelesaian pembebasan tanah,” sebutnya.
Sebagai gambaran, untuk ruas Banda Aceh-Sigli, ia sebutkan, ada sekitar 3.500 persil tanah yang akan dibebaskan. Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan baru 107 persil. “Kita harapkan, setelah peletakan batu pertama oleh Presiden, keyakinan masyarakat semakin tinggi dan akan mendorong masyarakut untuk melepaskan tanahnya sesuai harga yang disurvei KJPP,” harap Tgk Ahmad di Tunong.
Proyek jalan tol Aceh ini ia katakan, akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, mulai dari arus transportasi barang hingga kunjungan wisatawan. Karena itu pihaknya sekali lagi mengarapkan dukungan masyarakat Aceh. “Dukungan masyarakat Aceh secara menyeluruh sangat diperlukan. Tolong, relakan tanahnya dijadikan ruas jalan tol,” harap dia.
Politisi Partai Aceh ini juga menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah bersedia melakukan peletakan batu pertama pelaksanaan proyek jalan tol Aceh. “Kami selaku Ketua DPRA yang baru dan atas nama anggota dewan serta seluruh masyarakat Aceh, mengucapkan terima kasih, semoga pembangunan proyek jalan tol Aceh ini bisa secepatnya dituntaskan,” demikian Tgk Ahmad di Tunong.
Satker PPK pembebasan tanah jalan Tol Aceh, Alvi, menuturkan bahwa peletakan batu pertama (groundbreking) merupakan tanda dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tol Aceh, terhitung sejak awal 2019 nanti.
“Peletakan batu pertama oleh Presiden merupakan tanda telah dimulainya pembangunan jalan tol Aceh, dari Banda Aceh hingga batas Langkat, Sumatera Utara,” kata Alvi kepada wartawan, Kamis (13/12).
Program pembangunan jalan tol Banda Aceh-Langkat, ia jelaskan, merupakan bagian dari proyek jalan tol lintas Sumatera. Untuk Aceh, pembangunannya dibagi dalam empat paket, yakni Banda Aceh-Sigli, Sigli-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Langsa, dan Langsa-Langkat.
Untuk lintas Banda Aceh-Langsa, pembangunan fisiknya dimulai dari ruas Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer lebih, meliputi 10 kecamatan dan 77 desa. Pembangunannya akan dimulai dari Kecamatan Blang Bintang, Montasik dan Indrapuri.
“Jumlah tanah masyarakat yang terkena trase badan jalan tol ruas Banda Aceh-Sigli ada sekitar 3.500 persil. Sementara yang telah dibebaskan sudah mencapai 144 persil tanah, setara dengan 5,5 kilometer. Jadi jika PT Hutama Karya ingin melakukan pekerjaan fisik pada bulan Desember ini, sudah bisa dilaksanakan,” terangnya.
Alvi mengatakan, masyarakat di 10 kecamatan juga sudah tidak ragu lagi terhadap pembayaran tanahnya. Pembayaran pertama untuk 20 persil tanah pada Nopember lalu yang ikut dihadiri Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menurut Alvi telah membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.
“Ini bisa dibuktikan. Dalam musyawarah penetapan harga tanah yang dilakukan di Kecamatan Indrapuri, dari 635 persil tanah yang mau dibebaskan, mayoritas pemilik tanah menerima harga tanah yang ditetapkan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Ini artinya dukungan masyarakat Indrapuri terhadap pelaksanaan proyek jalan tol Aceh itu sudah tinggi,” ucap Alvi,
Dukungan yang sama dia harapkan juga diberikan oleh masyarakat kecamatan lainnya. Tahun ini pihaknye menargetkan pembebasan lahan di lima kecamatan. Sedangkan yang sudah berjalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Blang Bintang, Montasik dan Indrapuri.