LKS di Aceh Diminta Tambah Pembiayaan Produktif

Direktur Eksekutif Centre for Training and Research in Islamic Economics, Finance, and Public Policy (Centriefp)

LKS di Aceh Diminta Tambah  Pembiayaan Produktif
Teller Bank Aceh Syariah yang berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, melayani nasabah, Kamis (19/9). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Centre for Training and Research in Islamic Economics, Finance, and Public Policy (Centriefp), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Dr Hafas Furqani mengharapkan kepada lembaga keuangan syariah (LKS) yang beroperasi di Aceh, khususnya PT Bank Aceh yang sudah dikonversi menjadi bank syariah, untuk menambah pembiayaan produktif ketimbang melulu pembiayaan konsumtif.

“Ekonomi daerah hanya akan bisa berkembang kalau sektor produktifnya berdenyut. Untuk itu, LKS di provinsi ini diharapkan memainkan perannya dalam mendorong pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis syariah yang memerlukan dukungan pembiayaan,” kata Dr Hafas Furqani saat menutup pelatihan capacity building kepada pegawai PT Bank Aceh Syariah di Ruang Teater FEBI UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (13/12).

Pelatihan itu terselenggara atas kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh dengan Lembaga Centriefp yang diikuti 70 orang account officer (AO) dan pegawai lainnya. Tujuan training itu adalah untuk meningkatkan kemampuan terkait teknik manajemen kredit/risiko investasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha produktif.

“Semangat kewirausahaan (entrepreneurship) untuk memulai usaha (start-up) di kalangan generasi baru Aceh di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, kriya, desain produk, teknologi, dan aplikasi perlu didukung untuk mengembangkan bisnis mereka agar bisa menjangkau pangsa pasar yang potensial,” kata Dr Hafas Furqani yang juga Dosen FEBI UIN Ar-Raniry.

Sementara itu, Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Dr Zaki Fuad MAg saat membuka acara menyatakan bahwa sistem keuangan syariah muncul bukan saja untuk menghilangkan bunga dalam transaksi keuangan, tetapi lebih dari itu bagaimana sistem ini dapat menjadi pemicu kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial ekonomi.

Dalam pelatihan itu, menurutnya, peserta diperkenalkan buku standar produk piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah/musyarakah mutanaqisah yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2016.

Pemateri dalam latihan itu, Rizki Oddie Putro selaku Pengawas Bank OJK Provinsi Aceh fokus membahas tentang akad pembiayaan sektor produktif, teknik operasional, dan manajemen risikonya sebagai bentuk dukungan OJK terhadap proses transformasi BPD pada PT Bank Aceh Syariah.

Selama ini, menurutnya, pembiayaan sektor produktif masih dirasa kurang mendapat perhatian dari LKS di Aceh. Padahal, untuk membangun ekonomi daerah, penyaluran pembiayaan kepada usaha produktif seperti pertanian, perikanan, transportasi, industri, perdagangan, pertambangan, dan pengusaha UMKM sangat penting, karena sektor tersebut berperan dalam memperluas kesempatan kerja. Termasuk pendistribusian pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi daerah.

Sampai akhir tahun 2016, kata Rizki Oddie, tercatat total UMKM di Aceh 75.207 unit. Ini menunjukkan potensi besar yang harus digarap oleh LKS. Industri keuangan syariah Aceh sejatinya juga bergerak di segmen bawah yang memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian daerah.

Training ini juga menghadirkan Dr Muhammad Yasir Yusuf yang menekannya pada aspek syariah dalam pembiayaan sektor produktif di mana nilai-nilai syariah menghendaki kerja sama, berbagi hasil dan risiko, dan bermitra ketimbang melulu soal keuntungan. “Pembinaan kepada UMKM juga hendaknya ditekankan agar mereka mampu berdikari dan keluar dari sektor defisit menjadi pengusaha sukses dan beralih dari tangan di bawah ke tangan di atas,” ujarnya.

Di sesi akhir, dipaparkan pula temuan awal penelitian yang dilakukan Centriefpdan Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry tentang Persepsi Warga Kota Banda Aceh terhadap LKS. Hasil riset ini dipresentasikan oleh peneliti Fahmi Yunus MSi dan Rizal Usman Msi.

Dalam penelitiannya mereka temukan bahwa tingkat pemahaman warga terhadap konsep dan praktik LKS masih rendah, berkisar 11 %. Namun begitu, warga kota sebagian besar masih percaya kepada LKS karena faktor religiousitas, di mana masyarakat Aceh sadar bahwa riba diharamkan dan bunga bank termasuk riba. Namun, ada sekitar 37 % warga yang masih netral (belum menentukan pilihan, antara percaya dan tidak kepada LKS). Jumlah tersebut tidak boleh dipandang rendah oleh LKS karena kelompok ini adalah warga yang kritis melihat praktik perbankan syariah yang mereka harapkan benar-benar sesuai syariah.(dik)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved