Panwaslih Aceh Ajak Ormas dan Kelompok Disabilitas Awasi Pemilu

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengajak semua elemen masyarakat

Panwaslih Aceh Ajak Ormas dan Kelompok Disabilitas Awasi Pemilu
FAIZAH, Ketua Panwaslih Aceh 

BANDA ACEH - Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu, termasuk ormas dan komunitas disabilitas.

Demikian disampaikan Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum 2019 bagi Ormas, di salah satu hotel di Banda Aceh, Rabu (12/12). Kegiatan itu berlangsung dua hari hingga 13 Desember 2018.

“Demi mensukseskan Pemilu 2019, kami mengajak partisipasi semua stakeholder untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu 2019, termasuk ormas dan juga kelompok disabilitas,” ujarnya.

Sosialisasi itu menghadirkan narasumber di antaranya Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, Anggota Panwaslih Aceh Marini, dan mantan Ketua Bawaslu Aceh Muklir.

Sementara pesertanya berasal dari perwakilan ormas di Aceh dan perwakilan dari komunitas disabilitas di Banda Aceh, di antaranya perwakilan dari Young Voice, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Aceh, dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh.

Faizah menyampaikan, peran semua elemen masyarakat termasuk ormas dan komunitas disabilitas dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 sangat diharapkan. “Mata dan telinga elemen sangat diharapkan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Faizah menyebutkan, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi setiap tahapan pemilu tanpa ada peran serta dari masyarakat. “Bawaslu dengan leading sektornya pengawasan memiliki peran penting dalam bidang pencegahan, pengawasan dan penindakan,” kata Faizah.

Dia menambahkan, selama ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu. “Hingga saat ini kami sudah menindak 122 kampanye pertemuan terbatas, 213 kampanye tatat muka, dan ada 3.050 APK (alat peraga kampanye) kami tertibkan, juga ada 359 APK yang materinya tidak sesuai,” ujarnya

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh, Marini, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa menolak politik uang , hoaks, kampanye hitam dan keterlibatan ASN, TNI, dan Polri merupakan hal yang perlu menjadi konsen dilakukan pemantauan oleh masyarakat juga.

Menurut Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, saat diskusi itu, fenomena politik uang yang telah menjadi tren dan selalu menghiasi wajah perpolitikan Indonesia, harus menjadi target pengawasan dan pemantauan semua elemen.

Selain itu, Alfian menyebutkan, Bawaslu harus memberi akses terhadap peran masyarakat sipil dan penanganan perkara yang transparan. Bawaslu juga harus mendorong partai politik dan peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved