Salam

Anggaran Bertambah, Kinerja Harus Lebih

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran Bertambah, Kinerja Harus Lebih
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beserta Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) senilai Rp 36,32 triliun kepada bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12). Nilai DIPA 2019 yang diterima bupati/wali kota itu meningkat Rp 1,43 triliun dibanding tahun 2018, sebesar Rp 34,88 triliun.

Nova Iriansyah mengatakan, dengan diserahkannya DIPA tersebut maka proses pembangunan di Aceh segera berjalan dan memberi dampak positif bagi perkembangan pembangunan nasional. Yang juga penting dari DIPA ini, anggaran yang melalui APBN harus disinergikan dengan APBA, APBK, bahkan dengan dana gampong. Jangan sampai, dana desa ke kiri, APBK ke kanan, kemudian APBA dan APBN bergerak ke arah yang lain.

Nah, apa yang disampaikan Plt Gubernur Aceh itu sesuatu yang sangat wajar dan pantas diapresiasi. Nova ingin semua skema pendanaan yang ada haruslah menuju ke konsep dan arah yang sama. Dengan kata lain, harus sinergis dan terarah. Kalau bergerak sendiri-sendiri dan tidak fokus maka proses pembangunan tak akan menuju ke satu titik temu dan sangat mungkin proses pembangunan tidak akan tuntas. Tujuan pun tak tercapai.

Dengan demikian, kita jangan hanya gembira karena tahun depan anggaran untuk Aceh bertambah, tapi juga harus ingat akan tugas berat di balik meningkatnya nilai DIPA tersebut. Ibarat pegawai atau karyawan, semakin tinggi gaji yang ia peroleh semestinya semakin meningkat pula loyalitas dan pengabdiannya. DIPA meningkat, kinerja pun harus lebih meningkat.

Mereka yang cakap, sigap, amanah, dan benar-benar dedikatiflah yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Jadi, kehadiran seorang atau lebih ASN yang pemalas dan kerja tanpa kesungguhan, hal itu justru menjadi hambatan besar dalam pencapaian target bersama.

Oleh karenanya, Plt Gubernur bersama Sekda Aceh harus juga mengoptimalkan pengawasan terhadap para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mereka bersungguh-sungguh dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan untuk setiap unit kerja di bawah tanggung jawabnya. Jangan sampai di akhir tahun, banyak program dan kegiatan yang sudah dirancang tapi tak terlaksana karena kendornya semangat untuk mengabdi. Alhasil nanti, Silpa Aceh tinggi lagi seperti tahun ini.

Selain itu, yang juga sangat penting adalah setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus benar-benar tepat sasaran dan hasilnya fungsional. Jangan pula gerogoti uang negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tahanlah diri untuk tidak memanipulasi, me-markup anggaran, bahkan main commitment fee proyek. Jangan sampai ada lagi pejabat di Aceh yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK atau ujung-ujung nanti ketahuan korupsi dana DOKA dan lainnya.

Peristiwa OTT Gubernur Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi sudah cukuplah menjadi iktibar bagi para pejabat dan seluruh ASN di Aceh. Peristiwa itu bukan saja mengejutkan, tapi bahkan serasa menampar eksistensi kita sebagai muslim di bumi syariat yang seharusnya wajib amanah dan tak menjadikan “mazhab hana fee” hanya sekadar jargon. Mari, melalui disiplin anggaran, efisien, transparan, dan akuntabel kita gapai Aceh Hebat dan Meuadab.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved