HGU dan HTI Harus Ikut Atasi Konflik Satwa

Pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Aceh diminta agar

HGU dan HTI Harus Ikut Atasi Konflik Satwa
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Gajah liar yang berhasil ditangkap Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Sabtu (8/12/2018) di Desa Tangga Besi, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. 

* Perlu Diatur dalam Qanun Perlindungan Satwa

BANDA ACEH - Pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Aceh diminta agar peduli dan ikut serta dalam upaya mengatasi konflik satwa, terutama gajah, yang belakangan ini semakin marak terjadi. Salah satu penyebab konflik adalah pembukaan lahan, dan itulah sebabnya mengapa sebagian besar konflik satwa terjadi di wilayah yang bersentuhan dengan kawasan HGU dan HTI.

Desakan tersebut disampaikan Field Manager Shared Resources Joint Solutions (SRJS) Forum Krueng DAS Peusangan (FDKP), Azhari, kepada Serambi, Minggu (16/12). SRJS merupakan projek dari Koalisi Peusangan Jambo Aye Tamiang (PJT), dimana FDKP termasuk anggotanya. “Koalisi PJT ini bekerja di delapan kabupaten/kota, dimana salah satu isu strategis kami adalah mendorong para pihak berkolaborasi dalam mengelola koridor satwa,” katanya.

Azhari menjelaskan, koridor ini sangat penting dalam mengatasi konflik satwa. Koridor berfungsi menghubungkan lintasan satwa yang terpecah akibat pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan. “Terputusnya jalur lalu lintas satwa inilah yang menyebabkan terjadinya perebutan lahan, sehingga konflik pun menjadi tak terhindarkan,” pria yang akrab disapa Arie Juang ini.

Saat ini, pihaknya sedang fokus pada upaya pembentukan Koridor Peusangan, yang dimulai dari Takengon hingga Pidie Jaya. Di wilayah ini ada satu perusahaan pemilik HTI, yaitu PT Tusam Hutani Lestari (THL), yang mana konflik gajah dan manusia sering terjadi di sekitarnya. Karena itulah pihaknya beberapa waktu lalu melaksanakan jurnalis visit ke THL untuk melihat komitmen perusahaan terkait dengan persoalan ekologi, yang memang menjadi kewajiban perusahaan pemilik HTI.

Selain THL, pihaknya juga mendorong kepada dua perusahaan HTI lainnya di Aceh Utara, yakni PT Rencong Pulp Paper dan PT Mandum Payah Tamita agar juga menaruh perhatian terhadap konflik satwa yang terjadi di sekitar wilayahnya. Termasuk juga kepada perusahaan pemilik HGU perkebunan sawit.

“Perusahaan pemilik HGU dan HTI memang harus peduli, karena banyak wilayah mereka yang bersentuhan dengan jalur lintasan satwa,” pungkas Azhari.

Sementara itu, General Manager PT Tusam Hutani Lestari (THL), Ivan Astafan Manurung, saat dihubungi Serambi menyatakan bahwa pihaknya siap membantuk mengatasi konflik satwa yang terjadi di sekitar wilayahnya, di antaranya dengan membantu persiapan pembentukan koridor satwa.

Namun dukungan bagaimana yang akan pihaknya berikan, Ivan mengaku belum bisa memberi jawaban, karena harus dikonsultasikan lagi dengan pihak manajemen. “Pada prinsipnya kami mendukung, tetapi harus saya konsultasikan dulu dengan manajemen. Karena itu saya perlu lihat dulu pemetaanya, zonasinya,” jawab Ivan.

THL memiliki lahan seluas 97.300 hektare (ha) di empat kabupaten, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Awalnya perusahaan ini bergerak sebagai pemasok kayu untuk PT Kertas Kraft Aceh (KKA), namun karena perusahaan tersebut tutup, THL berhenti memproduksi kayu. “Dari 97.300 ha itu, yang kami tebang baru 250 ha, dari 23.000 ha yang telah kami tanami,” sebut Ivan.

Sebagai gantinya, pihaknya saat ini menjalankan program kemitraan dengan masyarakat sekitar, yakni melalui penyadapan getah pinus dan penanaman serei wangi. “Kita membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang ingin bermitra. Silahkan pakai, asal pohonnya jangan ditebang,” ucap Ivan.

Untuk dikmetahui, THL sejak 2016 sudah melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) dan selanjutnya Perusahaan telah mengusulkan agar mereka mendapatkan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di tahun 2019 nanti. Sertifikasi legalitas kayu ini merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved