Opini

LWN Antara Kearifan dan Kenaifan

POLEMIK tentang Wali Nanggroe (WN) kembali menyeruak ke ruang publik seiring berakhirnya masa jabatan WN

LWN Antara Kearifan dan Kenaifan
Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar. SERAMBI/M ANSHAR 

Oleh Mizaj Iskandar

POLEMIK tentang Wali Nanggroe (WN) kembali menyeruak ke ruang publik seiring berakhirnya masa jabatan WN. Diskusi tentang WN di ruang publik tidak pernah sepi dari perdebatan mengenai eksistensi dan kontribusi Lembaga Wali Naggroe (LWN) selama ini. Perdebatan selalu menghasilkan sikap kediantaraan (in betweeness) di tengah-tengah mereka yang terlibat dalam polemik tersebut.

Kediantaraan tersebut membuat LWN berada di persimpangan jalan. Pada satu sisi ia merupakan lembaga istimewa yang membuat Aceh memiliki bargaining power (daya tawar) dihadapan Jakarta. Tapi di sisi lain, LWN belum menunjukan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial, politik, beragama dan bernegara. Sehingga keberadaannya banyak menuai kritik dari masyarakat Aceh.

Polemik berkepanjangan tentang LWN ini menarik penulis untuk menceburkan diri dalam dunia opini untuk memberikan secercah ide pencerahan kepada masyarat yang berada dalam kediantaraan tersebut (in betweeness). Opini ini diharapkan dapat memberikan justifikasi yang adil terhadap lembaga ini. Sehingga pembaca dapat menangkap sisi positif dari lembaga ini tanpa harus mendewakannya. Apalagi jika lembaga ini dianggap banyak buat “dosa” dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kearifan lokal
Menurut M Adli Abdullah (2016) terdapat tiga fase sejarah pengguanaan istilah Wali Nanggroe sepanjang Aceh. Pertama, saat Aceh dipimpin para Sultanah, mulai dari Shafiatuddin (1641-1675), Naqiatuddinsyah (1675-1678 M), Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688), dan Kamalatsyah (1688-1699). Pada saat itu, Wali Nanggroe dijabat oleh Syaikh Abdurrauf al-Singkli (Syiah Kuala). Hal ini menandakan pada awal munculnya, gelar ini disematkan kepada pemuka agama yang memiliki kontribusi luas dalam pemerintahan.

Fase kedua, istilah Wali Naggroe juga pernah digunakan oleh Abu Daud Beureueuh dalam pemberontakan DI/TII. Dengan sedikit perubahan, beliau menggantikan kata Naggroe dengan kata Negara, sehingga menjadi Wali Negara. Terakhir, fase ketiga, yaitu pasca MoU Helsinki. Ketiga fase tersebut menandakan terminologi Wali Nanggroe memiliki akar sejarah kuat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Aceh.

Dari segi yuridis, pembentukan LWN tidak terlepas dari penandataganan Nota Kesepahaman Damai (MoU) Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005. Dalam lembaran perjanjian tersebut termuat pada poin 1.1.7 yang mengamanahkan pembentukan LWN dengan segala perangkatnya. Amanah tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dalam UUPA, LWN disebutkan di antaranya dalam Pasal 96 ayat (1) yang menjelaskan LWN sebagai lembaga adat yang bertugas sebagai pemersatu yang independen, berwibawa dan berwenang membina, mengawasi penyelenggaraan kehidupan, lembaga-lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar/derajat lainnya.

Aturan-aturan tentang LWN di dalam UUPA tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh dalam Qanun No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe yang kemudian direvisi dengan Qanun No.9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No.8 Tahun 2018.

Dari segi sosial dan politik. Lembaga ini lahir dari kearifan masyarakat Aceh yang selalu menunjukkan jati diri keistimewaannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Keistimewaan ini kemudian yang membuat Pemerintah Pusat harus “berhati-hati” dalam mengurus Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved