Kesaksian Tiga Pejabat Aceh: Irwandi tak Pernah Minta Fee

Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, tidak pernah meminta dialokasikan proyek tertentu dan mengatur besaran

Kesaksian Tiga Pejabat Aceh: Irwandi tak Pernah Minta Fee
ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
GUBERNUR Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf yang menjadi terdakwa kasus suap DOKA 2018 dan kasus penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/12). 

JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, tidak pernah meminta dialokasikan proyek tertentu dan mengatur besaran anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk Kabupaten Bener Meriah. Gubernur juga tidak pernah memerintahkan para kepala dinas dan pejabat untuk mencari fee proyek DOKA atau memenangkan perusahaan tertentu.

Demikian rangkuman kesaksian tiga pejabat Aceh, masing-masing Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh, Azhari Hasan MSi, Kepala Dinas Penuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Darmansyah MM, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang MH, pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta dengan terdakwa Gubernur Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri, Senin (17/12).

Gubernur Irwandi yang mengenakan kemeja lengan pendek biru di akhir sidang, meminta penegasan kepada para saksi apakah dirinya pernah memerintahkan untuk mencari fee-fee proyek. “Tidak pernah,” jawab Azhari mantap.

Seusai sidang, Irwandi kepada jaksa mengatakan, kebijakan kepemimpinannya jelas di Aceh, tidak ada fee. “Berulang kali saya katakan di berbagai pertemuan bahwa kita menganut hana fee atau tidak ada,” ujar Irwandi Yusuf.

Sidang lanjutan itu menghadirkan tiga saksi, Azhari Hasan, Amrizal J Prang, dan Darmansyah.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari menjelaskan tentang metode alokasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang menggunakan formula tertentu, antara lain, luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain-lain. “Tiap kabupaten/kota besaran anggarannya berbeda,” jelas Azhari.

Istilah DOKA, kata Azhari, merupakan istilah dana otsus untuk kabupaten/kota, besarannya 40 persen. Sedang dana otsus yang dialokasikan untuk provinsi digunakan istilah Dana Otsus Aceh, besarannya 60 persen.

Azhari mengatakan, Gubernur Irwandi tak pernah memerintahkan alokasi khusus anggaran untuk Kabupaten Bener Meriah, sebab menentukan besarannya dilakukan melalui satu formula. “Juga tidak pernah ada arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu di Bener Meriah,” ujar Azhari saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Irwandi perihal adanya intervensi dari Gubernur Irwandi.

“Usulan program datang dari kabupaten/kota yang disetujui DPRK. Usulan tersebut masuk ke gubernur yang kemudian diteruskan ke Bappeda untuk dipelajari. Kalau memenuhi syarat tentu diakomodir,” jawab Azhari.

Majelis hakim yang diketuai Syaifuddin Zuhri juga memepertanyakan mekanisme monitoring terhadap penggunaan DOKA. “Kepala daerah melakukan tinjauan secara berkala dengan cara mengecek langsung ke lokasi seluruh Aceh. Difasilitasi tim percepatan realisasi APBA,” jelas Azhari.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved