Opini

Prospek Tol Barat-Selatan Aceh

SATU agenda penting Presiden Jokowi ke Aceh Jumat (14/12/2018) adalah melakukan groundbreaking tol Aceh

Prospek Tol Barat-Selatan Aceh
IST
LOKASI peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek jalan tol Aceh di Blang Bintang, Aceh Besar.

Oleh Bulman Satar

SATU agenda penting Presiden Jokowi ke Aceh Jumat (14/12/2018) adalah melakukan groundbreaking tol Aceh, dimulai dari ruas Banda Aceh-Sigli sepanjang 75 km. Tiga ruas lain yang pembangunannya menyusul adalah ruas Sigli-Lhokseumawe (135 km), ruas Lhokseumawe-Langsa (135 km), dan ruas Langsa-Binjai (110 km). Hingga terhubung dengan Sumatera Utara, pembangunan tol Aceh masuk dalam fase 3 proyek Trans-Sumatera dengan target, sebagaimana dijanjikan Presiden, akan rampung pada 2024 mendatang.

Megaproyek pembangunan jalan tol pada masa pemerintahan Jokowi memang tak pelak telah memberi semangat baru. Concern besar Presiden Jokowi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur berskala besar, membangun tol Sumatera, Jawa, dan Papua, tentunya akan sangat mendukung akselerasi pembangunaan ekonomi Indonesia ke depan menjadi lebih cepat.

Dalam konteks Aceh, kita tentu harus sigap merespons peluang ini. Program-program ekonomi produktif berskala massif sudah harus terus digerakkan, agar ekonomi Aceh bisa tumbuh dengan cepat. Sehingga problem klasik yang dihadapi oleh Aceh selama ini, seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, dapat segera kita entaskan.

Skema industri
Di lihat dari perspektif kawasan, kebutuhan pembangunan tol dan proyeksi manfaat ekonominya bagi Aceh, sebagai catatan, sebenarnya tidak hanya melulu mengarah ke pantai Utara dan Timur, tapi juga pantai Barat-Selatan Aceh. Ini peluang yang sangat jarang dibahas, padahal poros Barat-Selatan juga memiliki potensi ekonomi yang tidak kalah besar, bahkan bisa jadi lebih besar dari kawasan-kawasan lainnya.

Konon lagi, satu prioritas pembangunan Pemerintah Aceh adalah mengurangi disparitas antarwilayah, kebetulan, jika kita lihat dari kesemua kawasan maka kawasan poros Barat-Selatanlah yang belum memiliki status khusus, seperti Sabang sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang mewakili kawasan ujung, KEK Arun-Lhokseumawe mewakili kawasan Utara-Timur, dan KSK-DTGA mewakili kawasan tengah.

Kawasan Barat-Selatan memiliki komoditas yang cukup lengkap baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, energi, dan pariwisata. Minyak Atsiri, rotan, kelapa, ikan, kelapa sawit, karet, kakao, jernang adalah beberapa komoditas unggulan yang sangat penting dari kawasan ini. Bahkan, untuk minyak atsiri dan rotan, serta jernang adalah komoditas ekspor berkualitas premium, terbaik, dan sangat dibutuhkan dunia. Sementara sumber daya energi berbasis migas, uap, dan air juga cukup melimpah di kawasan ini, terutama di Kabupaten Simeulue, Nagan Raya, dan Abyda. Di luar itu, prospek industri pariwisata juga sangat menjanjikan. Kawasan wisata Singkil-Pulau Banyak adalah magnet wisata baru, bahkan dengan kondisi jalan yang sangat jelek sepanjang perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, trend kunjungan wisatawan mancanegera ke daerah ini tetap terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan segala potensi besar ini, di tengah fase genting keberadaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, maka tidak ada langkah yang lebih krusial ke depan selain mengembangkan skema industri di kawasan ini, baik itu industri agro, perikanan, maupun pariwisata. Industrialisasi komoditas unggulan kawasan Barat-Selatan adalah bagian dari skema value-added, peningkatan nilai tambah untuk memacu tumbuhnya ekonomi produktif. Dengan ekonomi produktif, neraca perdagangan Aceh pun akan menjadi lebih baik dan berimbang, sehingga pada gilirannya kita tidak perlu lagi khawatir uang Aceh bocor ke luar --akibat terus menjadi bangsa konsumen tanpa pernah bisa menjadi produsen. Jika ini terwujud, maka tentu profil ekonomi dengan sendirinya akan menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Sebagai informasi, embrio untuk menuju ke arah ini sebenarnya sudah dimulai dalam bentuk intervensi program baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Aceh. Langkah ini perlu terus kita kawal, bukan hanya sekadar jangan sampai mangkrak, tapi juga betul-betul fungsional dan progresif menjadi stimulan menggeliatnya ekonomi Aceh. Pertama, untuk komoditas minyak atsiri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), telah menetapkan Aceh Jaya sebagai cluster inovasi nilam dengan rencana intervensi mulai dari budidaya sampai industri.

Kemudian untuk komoditas pala, Kemenperin telah membangun pusat pengolahan minyak Pala di Meukek, Aceh Selatan. Lalu untuk komoditas kelapa, dengan intervensi enam kementerian lembaga, pemerintah pusat juga telah menetapkan kawasan Barat-Selatan Aceh sebagai satu kawasan pengembangan kelapa nasional dengan Simeulue sebagai hotspot pengembangannya. Yang terakhir, Kementerian Pariwisata juga telah memasukkan Tapaktuan, Aceh Selatan sebagai pusat pengembangan program nasional Pengembangan Pariwisata Jalur Rempah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved