Opini

Camat Rasa ‘Seulangke’

FUNGSI camat di era otonomi daerah pascareformasi jauh berbeda dengan fungsi camat di masa Orde Baru

Camat Rasa ‘Seulangke’
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala desa dan camat terbaik menerima plakat penghargaan dalam acara Bursa Inovasi Desa (BID) di aula gedung Ampon Chik Peusangan Bireuen 

Oleh Marah Halim

FUNGSI camat di era otonomi daerah pascareformasi jauh berbeda dengan fungsi camat di masa Orde Baru (Orba) yang bersifat sentralisasi. Di masa Orba, sebagaimana dinyatakan Pasal 77 UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, camat adalah kepala wilayah seperti halnya bupati atau wali kota/walikotif.

Kini di era otonomi daerah, camat adalah perangkat daerah yang berfungsi mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan pelayanan publik. Jika dulu camat memiliki kewenangan eksekusi urusan pemerintahan, maka kini camat mengoordinasi, menjadi seulangke antara masyarakat kecamatan yang terdiri dari desa/gampong dengan perangkat-perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kedudukan dan peran sebagai seulangke ini merupakan paradigma baru bagi camat dan juga masyarakat. Di sisi camat, terdapat kendala psikologis yang berat karena perubahan status jabatan dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah. Selain itu, masyarakat juga belum bisa memahami sepenuhnya kapasitas baru camat sebagai perangkat daerah, ekspektasi masyarakat pada fungsi dan aksi camat relatif tidak berubah seperti dulu-dulu. Jika dulu setiap persoalan kemasyarakatan di wilayah kecamatan langsung bisa ditangani oleh camat karena bekal kewenangan dan keuangan, kini kemampuan itu hanya tinggal kewenangan tanpa ada kemampuan keuangan; kondisi yang membuat para camat zaman now nelangsa.

Fungsi sebagai seulangke inilah yang belum dihayati dengan sungguh-sungguh oleh para camat. Dari perspektif pengembangan sumber daya aparatur, hal ini termasuk problem self-mastery (kesadaran diri), yakni penghayatan akan “kerja” yang menjadi fungsi serta “kinerja” sebagai aksi yang ditunggu masyarakat. Selama seorang aparatur belum menerima kenyataan dirinya, maka akan sulit baginya untuk mengubah cara kerja (berinovasi) dalam menjalankan fungsinya.

Koordinasi dan fasilitasi sekalipun membutuhkan cara-cara baru yang bersifat out of the box (di luar kebiasaan). Jika dihayati, koordinasi dan fasilitasi merupakan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi SDM yang tinggi. Jika camat zaman old banyak anggaran, maka camat zaman now harus banyak gagasan. Untuk memiliki gagasan, camat harus memiliki nilai-nilai transformatif yang menjadi landasan berpikir dan bekerja.

Ikhtiar BPSDM-Kompak
Problematika jabatan camat di era otonomi daerah sebagaimana uraian pembuka di atas terungkap sepanjang sesi Pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas camat bagi para camat se-Aceh yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Diklat dilaksanakan pada 3-10 Desember 2018 yang terdiri dari tiga angkatan (I, II, dan III), di mana masing-masing terdiri dari 30 peserta. Diklat peningkatan kapasitas camat ini bertujuan merubah paradigma dan mindset para camat akan eksistensi dan fungsi mereka sebagai perangkat daerah, bukan lagi sebagai kepala wilayah.

Kesan umum yang tertangkap adalah para camat saat ini (zaman now) masih belum bisa menerima perubahan paradigma jabatan camat. Romantisme camat di masa lalu masih terngiang kuat dalam bawah sadar para camat saat ini. Mereka masih rindu dengan sosok camat di masa lalu yang datang bak hero yang menyelesaikan masalah secara on the spot; Camat datang masalah hilang. Kondisi inilah yang masih menjadi idealisme dan mimpi para camat kini. Namun apa daya, roda zaman tidak berpihak pada jabatan camat dan memang sosok camat di masa lalu hampir tidak mungkin dinikmati camat zaman now, karena “dunia sudah berubah” dan para camat juga harus seperti “Satria Baja Hitam”, saatnya berubah.

Pelatihan peningkatan kapasitas camat ini memang diproyeksikan untuk mengubah mindset camat sebagaimana dikemukakan di atas. BPSDM menyadari tidak mudah mengubah mindset para camat ini agar menerima “kenyataan”. Sebagai lembaga yang ditugasi mengembangkan SDM aparatur ini merupakan tantangan tersendiri bagi BPSDM Aceh.

Layaknya seperti semua lembaga yang bergerak di bidang pengembangan SDM, senjata utama adalah kurikulum yang dikemas sebagai sebuah paket komplit yang terdiri dari rangkaian modul yang berisi jurus-jurus yang akan mengubah paradigma berpikir dan bekerja para camat. Paket kurikulum ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat untuk Kesejahteraan (Kompak), NGO yang menjalankan program kerja sama Indonesia-Australia untuk pemberdayaan pelayanan publik.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved