Mendagri Evaluasi RAPBA Rp 17,016 T

Dokumen APBA 2019 senilai Rp 17,016 triliun yang telah disetujui fraksi-fraksi DPRA diserahkan oleh Kepala Badan

Mendagri Evaluasi RAPBA Rp 17,016 T
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kiri) dan Ketua DPRA, Sulaiman, disaksikan Sekda Aceh, Dermawan, menandatangani Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2019 di Gedung Utama DPRA, Senin (17/12) malam.

BANDA ACEH - Dokumen APBA 2019 senilai Rp 17,016 triliun yang telah disetujui fraksi-fraksi DPRA diserahkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Selasa (18/12) untuk dievaluasi.

Seperti diketahui, dokumen APBA 2019 tersebut disetujui oleh fraksi-fraksi DPRA melalui Sidang Paripurna II, Senin (17/12) tengah malam. Sesuai mekanismenya, berbagai program, kegiatan, dan besaran anggaran dalam dokumen itu harus dievaluasi oleh Tim Pengawas dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri selama 14 hari kerja.

“Dokumen itu kita serahkan secepatnya untuk dievaluasi dan diperiksa kembali struktur penganggarannya oleh Tim Evaluasi APBD di Kemendagri, apakah sudah sesuai dengan perintah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun aturan lainnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin menjawab Serambi melalui ponsel seusai menyerahkan dokumen itu, Selasa siang kemarin.

Menurut Jamaluddin, hal yang dievaluasi antara lain mengenai struktur atau komposisi anggaran apakah sudah sesuai aturan penyusunan APBD 2019. Misalnya, alokasi dana pendidikan apakah sudah memenuhi ketentuan UU Pendidikan minimal 20 persen dari total belanja pembangunan yang disetujui atau alokasi dana kesehatan sebesar 10 persen dari yang diperintah oleh UU Kesehatan. Juga belanja modal, belanja hibah, belanja sosial, belanja pegawai, belanja perjalanan dinas eksekutif dan legislatif, apakah menjurus pemborosan atau tidak.

Jika ditemukan ada penempatan atau pengalokasian anggaran pada satu program dan kegiatan terlalu besar, biasanya Tim Evaluasi Kemendagri akan meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk dirasionalkan. Atau sebelum Mendagri menerbitkan surat hasil evaluasi terhadap APBA 2019, kedua belah pihak--Banggar Dewan dan TAPA--diundang ke Jakarta untuk dimintai penjelasan terhadap usulan anggaran yang belum jelas peruntukannya.

Catatan yang sering diterima dari hasil evaluasi, kata Jamaluddin, anggaran hasil rasionalisasi diminta ditempatkan pada belanja publik yang lebih memberikan manfaat. Sedangkan untuk alokasi anggaran yang dinilai belum tepat sasaran, biasanya diminta programnya tidak dilaksanakan.

Terkait evaluasi RAPBK 2019, menurut Kabid Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Fakhruddin mengatakan, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, tinggal Kabupaten Bener Meriah dan Pidie yang belum menyerahkan hasil pembahasan RAPBK 2019.

Pembahasan RAPBK 2019 Bener Meriah, antara DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupatennya sempat deadlock atau terhenti. Namun setelah berkonsultasi dengan Tim Pembina dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Aceh, kedua belah pihak kembali melanjutkan pembahasan dan dijanjikan akan diserahkan, Rabu (19/12).

Sedangkan untuk RAPBK Pidie, Fakhruddin mengutip informasi di koran bahwa pembahasan kembali macet dan pihak provinsi masih menunggu info dari Banggar Dewan dan Tim Anggaran Pemkab Pidie.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengapresiasi DPRA, Plt Gubernur, TAPA, dan SKPA yang telah menuntaskan pembahasan RAPBA 2019 dan dokumen RAPBA 2019 senilai Rp 17,016 triliun juga telah diserahkan ke Mendagri untuk dievaluasi.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved