Salam

Jangan Tagih Biaya Berobat Kepada Korban Kejahatan

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan tetap tak akan menanggung biaya pengobatan para korban

Jangan Tagih Biaya Berobat Kepada Korban Kejahatan
id.wikipedia

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan tetap tak akan menanggung biaya pengobatan para korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. BPJS menyatakan akan kukuh berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dan, hingga kemarin publik belum tahu lembaga mana nantinya yang akan menanggung pelayanan kesehatan untuk para korban tersebut. Sebab belum ada regulasi turunan yang mengatur lebih rinci Perpres tersebut.

Namun, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Mariamah beberapa hari lalu menjelaskan, bagi korban penganiayaan seperti kasus pembacokan warga Penteriek Banda Aceh yang terjadi tempo hari, memang tidak ditanggung BPJS. Tetapi biaya pengobatan ditanggung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan melampirkan beberapa persyaratan.

“Pada 2015 ada MoU antara BPJS Kesehatan dan LPSK. Tetapi bukan kita yang membayar dulu. Jadi kita lebih hanya kepada menentukan status kepesertaan saja. Sementara untuk yang menanggung klaim ini, LPSK, tentunya dengan melampirkan kronologi kejadian, laporan kepolisian, dan visum kalau ada. Jadi kalau ada kasus penganiayaan seperti ini, ada lembaganya karena pemerintah menempatkan biayanya di situ, bukan di BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Sebenarnya yang selama ini dipertanyakan publik adalah siapa yang menanggung biaya pebngbatan para korban kejahatan? Sebab, para korban kejahatan jangan sampai menjadi seperti orang yang sudah jatuh lalu tertimpa tembok. Sudah menjadi korban kejahatan ditagih pula biaya pengobatan. Sangat menyakitkan!

Oleh sebab itulah, dakwa dakwi ini tidak akan selesai jika Pemerintah, khususnya di Aceh tidak menyelesaikan masalah. Sebab, jika memang biaya pengobatan korban kejahatan itu ditanggung oleh LPSK, maka Gubernur Aceh atau Bupati dan Wali Kota harus mengeluarkan dua instruksi. Pertama, memerintahkan kepada semua pengelola rumah sakit yang ada di Aceh untuk tidak menagih biaya pengobatan/perawatan kepada korban kejahatan.

Kedua, memerintahkan para manajemen semua rumah sakit di Aceh untuk menagih biaya pengobatan itu kepada lembaga yang bertanggung jawab dengan meminta persyaratan administrasi kepada keluarga si pasien yang korban kejahatan itu. Dengan demikian, ke depannya kita sangat berharap tak ada lagi korban kejahatan yang “tersandera” di rumah sakit karena tak mampu membayar biaya pengobatannya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved