Syariat Islam belum Prioritas

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (FP-PTKIS) Aceh menyoroti minimnya alokasi anggaran

Syariat Islam belum Prioritas
SERAMBINEWS.COM
Bardan Sahidi 

* Alokasi Anggaran tak Sampai 5% dari APBA 2019

BANDA ACEH - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (FP-PTKIS) Aceh menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk penguatan Syariat Islam. Menurutnya, APBA 2019 yang telah disahkan beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Syariat Islam masih belum menjadi prioritas sebagaimana visi misi Pemerintah Aceh saat ini.

“Bicaranya saja prioritas, tetapi dari sisi anggaran tidak prioritas,” pungkas Ketua FP-PTKIS Aceh, Tgk Jamaluddin Thayib, kepada Serambi, Kamis (20/12).

Dia menyebutkan, di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, pada pasal 10 ayat (2) telah ditegaskan bahwa anggaran untuk syariat Islam dialokasikan sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Anggaran sebesar 5% itu ditempatkan di Dinas Syariat Islam (DSI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Biro Kesra.

“Jika mengacu kepada APBA 2019 yang disahkan sebesar Rp 17,016 triliun, seharusnya alokasi anggaran untuk penguatan Syariat Islam itu mencapai sekitar Rp 850 miliar,” sebutnya.

Jamaluddin lantas menyebutkan besaran alokasi anggaran yang diterima oleh keempat instansi/lembaga tersebut. Dimana DSI mendapatkan alokasi Rp 64,485 miliar, MPU Rp 25,879 miliar, MAA sekitar Rp 20-an miliar dan Biro Kesra Rp 16 miliar. Apabila ditotal keseluruhannya menjadi sekitar Rp 126,304 miliar. ”Tidak sampai 1 persen pun dari total APBA 2019,” sebut Tgk Jamaluddin.

Khusus untuk DSI, dia ungkapkan, alokasi yang diterima tahun 2019 hanya bertambah 485 juta dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp 64 miliar. Padahal dalam pembahasan anggaran kemarin, DSI telah mengusulkan sebesar Rp 142 miliar. “Jadi kalau hanya segitu anggaran, DSI mau kerja apa? DSI itu bukan hanya sekedar mengurusi isbath nikah. Sedih sekali saya,” tukasnya.

Anggaran yang diterima DSI itu jauh berbeda bila dibandingkan dengan dinas-dinas lain seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh atau dinas-dinas lainnya. “Saya tidak ingin membandingkan DSI dengan dinas-dinas lain, tetapi paling tidak harus ada keseimbangan. APBA naik, dana yang diterima oleh DSI juga naik,” ujar Tgk Jamaluddin.

Karena itu, ia menilai Pemerintah Aceh dan DPRA sepertinya memang kurang menaruh perhatian dalam hal penguatan Syariat Islam. “Makanya saya ingin mempertanyakan statemen Plt Gubernur Aceh yang menyebut Syariat Islam di Aceh sebagai role model bagi daerah lain. Role model dari mana?” tanya Ketua FP-PTKIS Aceh ini.

Ia pun mengharapkan, dalam proses koreksi di Mendagri, masih ada peluang bagi eksekutif dan legislatif untuk menambah alokasi anggaran penguatan Syariat Islam. “Pemerintah Aceh dan DPRA perlu mengusulkan penambahan itu di Kemendagri,” harap Tgk Jamaluddin.

Terpisah , Anggota DPRA dari PKS, Bardan Sahidi, menjelaskan, anggapan bahwa alokasi anggaran untuk penguatan Syariat Islam itu kecil karena cara melihatnya tidak menyeluruh.

“Mekanisme anggaran kita kan ada dua kali setahun. Pertama APBA murni, kemudian nanti setelah PAA akan dibelanjakan lagi dalam APBA Perubahan. Jadi setelah itu baru bisa kita lihat,” jelasnya.

Selain itu, cara melihatnya juga jangan hanya pada dana yang ditempatkan di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) saja, tetapi lihat pada urusan. “Karena pelaksanaan syariat dan syiar Islam itu merupakan urusan wajib, jadi tidak bisa memaknainya hanya pada dinas saja,” ucap Bardan Sahidi.

Pembiayaaan dalam urusan syariat dan syiar Islam di Aceh ia sebutkan, tersebar pada enam SKPA, yaitu Dinas Syariat Islam (DSI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Biro Kesra, dan Masjid Raya Baiturrahman.

“Detail anggarannya baru bisa kita lihat nanti setelah hasil evaluasi dari Mendagri,” demikian Bardan Sahidi.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved