Opini

Teologi Ekologi

PROYEK rekonstruksi atau dalil pembangunan kerap menuntut tumbal dalam implementasinya

Teologi Ekologi
FOTO/IST
Satu unit beko melakukan pengerukan tanah bercampur batu untuk mengambil biji emas di tambang emas liar di kawasan hutan Tangse, Pidie.

Oleh Ismail Fahmi Arrauf Nasution

PROYEK rekonstruksi atau dalil pembangunan kerap menuntut tumbal dalam implementasinya. Seperti kita juga lihat pada tahun ini, akhir tahun berbagai anggaran, termasuk untuk infrastruktur umum dicairkan. Dan, setiap akhir tahun, kita melihat dampak-dampak yang mengerikan pada alam yang telah dirusak itu.

Pembangunan fisik tentu memerlukan material yang diambil dari alam. Keperluan akan pasir menyebabkan fungsi sungai menjadi tidak optimal. Keperluan atas tanah menjadikan bukit dan kaki gunung menjadi “cacat”. Demikian pula pembukaan lahan yang minim kontrol menyebabkan hutan menjadi tidak stabil.

Semua efek itu terlihat ketika musim penghujan tiba. Banjir bandang telah merusak rumah warga dan berbagai infrastruktur adalah akibat hutan digunduli, sungai digerus, dan bukit dikeruk.

Kesadaran masyarakat
Di tempat-tempat tertentu yang menjadi akses kendaraan pengangkut pasir di sungai dan tanah hasil pengerukan bukit dan kaki gunung, masyarakat khususnya pemuda melakukan pengutipan uang dari truk-truk yang lewat. Pengutipan itu tidak bisa dikatakan benar-benar liar, karena itu adalah hasil musyawarah yang melibatkan aparat desa. Narasi umum yang berkembang, kutipan itu sebagai kompensasi dari kerusakan jalan yang diterima masyarakat, karena jalanan rusak akibat kendaraan berat mengangkut tambang galian C.

Logikanya menjadi kontradiktif. Apa yang ditarik oleh masyarakat adalah kompensasi atas kerusakan jalan menuju kampung mereka. Namun kerusakan sungai dan gunung “digratiskan”. Padahal, dengan rusaknya sungai dan gunung, objek derita pertama adalah masyarakat itu sendiri. Kesadaran ekosistem dan keseimbangan alam sangat rendah. Bahkan, banjir bandang yang terjadi semakin parah tiap tahunnya tidak disadari akibat dari rusaknya keseimbangan alam.

Akibat minimnya kesadaran ini, di banyak tempat di Aceh, pembalakan hutan dan menggantikannya dengan ribuan hektar sawit tidak dianggap dosa. Tidak ada warga sekitar yang protes dengan tindakan itu. Tidak muncul kesadaran alih fungsi hutan itu telah menjadi penyebab rusaknya stabilitas alam. Ketika musim penghujan tiba, tidak ada lagi pohon-pohon besar yang dapat menyerap air hingga dapat mencegah munculnya banjir bandang. Di musim kemarau tidak ada penyimpangan air yang bisa dikelola oleh biosfer hijau untuk menjadikan sungai atau mata air tetap basah.

Apa yang kita lihat sebagai kabupaten penyangga Kawasan Ekosistem Leuseur di Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dll telah menjadi daerah yang paling menderita karena tidak mampu mempertahankan kelestarian alam sekaligus menjadi benteng atas bencana alam.

Pengawasan pemerintah
Masalahnya pemerintah daerah di wilayah tersebut juga bukan sosok yang menghormati lingkungan. Biaya politik yang mahal untuk “membeli” partai dan konstituen menyebabkan harus pintar-pintar mendapatkan “devisa” untuk menjaga “suara”. Tuntutan ini menjadikan para bupati rentan untuk memberikan kemudahan perizinan tambang dan perkebunan oleh perusahaan dan pemilik modal untuk melakukan pembabatan hutan. Potensi transaksi haram dalam konsesi lahan hutan menjadi sangat rentan.

Demikian pula, tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) membuat mereka menjadi semakin depresi. Tekanan membuat target pemasukan negara menjadi tujuan utama menghalalkan lingkungan dengan segala cara. Pemerintah pusat abai menghitung dampaknya. Mereka kurang membuka mata atas praktik berefek negatif bagi stabilitas alam dan lingkungan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved