Banyak Qanun belum Dilaksanakan

Pemerintah Aceh diminta agar melaksanakan semua qanun-qanun yang telah disahkan.Permintaan itu mencuat dalam sidang

Banyak Qanun belum Dilaksanakan
FOTO/IST
MARIATI, Jubir Fraksi PA

* DPRA Kembali Sahkan 8 Qanun Prioritas

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh diminta agar melaksanakan semua qanun-qanun yang telah disahkan.Permintaan itu mencuat dalam sidang lanjutan paripurna ke-3 yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Jumat (21/12). Sidang tersebut mengagendakan pengesahan delapan qanun prioritas 2018. Hadir Plt Gubernur Aceh, Nova Iransyah dan sejumlah Kepala SKPA.

Delapan qanun itu terdiri dari enam raqan usulan eksekutif dan dua usulan legislatif. Usulan eksekutif meliputi Qanun Penananam Modal, Qanun Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, Qanun Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Qanun Pendidikan Dayah, Qanun Baitul Mal, dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan usulan legislatif meliputi Qanun Kepemudaan dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Awalnya, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda. Namun karena harus berangkat ke Meulaboh, pimpinan sidang dialihkan ke Wakil Ketua II, T Irwan Djohan. Sedangkan Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, tidak hadir karena sedang berada di Jakarta menghadiri undangan Kemendagri terkait evaluasi APBA 2019.

Hanya empat fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, yakni Partai Aceh, Golkar, NasDem, dan Demokrat. Tiga fraksi lainnya memilih tidak menyampaikan pendapat akhir karena selain menyetujui pengesahan delapan raqan tersebut, juga mengingat waktu sudah mendekati shalat Jumat. Meski demikian, naskah pendapat akhir ketiga fraksi tetap diserahkan kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Setelah delapan raqan prioritas ini disahkan menjadi qanun, maka menjadi tugas Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengimplementasikandan menjalankannya kepada masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Partai Aceh, Mariati, dalam pendapat akhir fraksinya.

Pihaknya merasa perlu menyampaikan hal tersebut mengingat banyak qanun yang telah disahkan tetapi belum dijalankan oleh Pemerintah Aceh. “Banyak qanun yang telah disahkan, tapi belum dijalankan Pemerintah Aceh, di antaranya Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Qanun Pertambangan, serta beberapa qanun lainnya,” ungkap Mariati.

qanun yang disahkan
- Qanun Penananam Modal
- Qanun Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
- Qanun Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika
- Qanun Pendidikan Dayah
- Qanun Baitul Mal
- Qanun Lembaga Keuangan Syariah
- Qanun Kepemudaan
- Qanun Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Plt Gubernur: Kita Akan
Cari Akar Masalahnya
Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat dimintai tanggapannya seusai sidang menjelaskan bahwa memang tidak semua aturan yang sudah kita sahkan bisa dilaksanakan, dan itu merupakan fenomena.

“Bukan hanya qanun, tapi undang UU juga banyak yang sudah di sahkan DPR RI belum bisa dilaksanakan. Untuk pelaksanaan satu aturan, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh rakyat,” ujar Nova.

Meski demikian, untuk qanun yang belum bisa dilaksanakan, berjanji akan terus akan mencari akar masalahnya. “Setelah diketahui, kita akan cari solusi untuk menyelesaikan masalahnya, agar qanun yang belum jalan itu bisa efektif berjalan dan mendapat dukungan semua lapisan masyarakat dan kelembagaan negara yang ada di negeri ini,” jelas Nova Iriansyah.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved