Kejati Aceh Peringkat Lima Penanganan Kasus Korupsi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berhasil meraih peringkat lima sebagai lembaga berkinerja baik dalam penanganan perkara

Kejati Aceh Peringkat Lima Penanganan Kasus Korupsi
kompas.com
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berhasil meraih peringkat lima sebagai lembaga berkinerja baik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, terutama korupsi. Penetapan itu berdasarkan hasil penilaian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI sejak dari Januari hingga November 2018.

Dari lembaran hasil penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sunproglapnil pada Sekretariat Jampidsus Kejagung RI, Nurcahyo Jungkung Madyo, pada 12 Desember 2018 menunjukan posisi pertama Kejati berkinerja baik diraih Kejati Gorontalo, kedua Kejati Jambi, ketiga Kejati Jatim, keempat Kejati Sumatera Utara, dan kelima Kejati Aceh.

Sementara DKI Jakarta menduduki rangking enam dari 31 Kejati se-Indonesia. Sedangkan Kejati berkinerja rendah atau rangking terakhir diraih Kejati Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kepala Kajati Aceh, Irdam SH MH didampingi Aspidsus Kejati Aceh, T Rahmatsyah SH MH kepada Serambi, Jumat (21/12), mengaku merasa bahagia dengan capaian tersebut. “Ini prestasi yang membanggakan bagi kita di tengah serba kekurangan. Selama ini kita kurang personil dan kurang sarana prasarana, tapi kita bisa berprestasi. Ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan tentu berkat dukungan semua pihak, termasuk media,” kata Irdam.

Untuk diketahui, Jampidsus Kejagung RI setiap tahun menilai kinerja Kejati se Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, prestasi Kejati Aceh tahun ini jauh lebih baik. Tahun 2017 Kejati Aceh hanya menduduki rangking 8, tahun 2016 rangking 13, dan tahun 2015 rangking 20.

Secara umum, yang menjadi penilaian Jampidsus adalah seberapa banyak penanganan perkara tindak pidana khusus dalam satu tahun, tingkat keberhasilan penyelesaian perkara, kecepatan dalam menyusun laporan, tingkat keakuratan data, penyerapan anggaran, dan lain-lain.

Dari data capaian kinerja Kejati Aceh periode Januari-November 2018 disebutkan perkara ditingkat penyelidikan sebanyak 77 kasus, penyidikan sebanyak 39 perkara, penuntutan 22 perkara dari kejaksaan dan 21 perkara dari kepolisian, serta eksekusi 38 perkara. Sedangkan uang negara yang diselamatkan senilai Rp 12.679.999.352.

Diapresiasi
Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan, Nasir Djamil memberi apresiasi kepada Aspidsus Kejati Aceh,T Rahmatsyah dan personilnya atas usaha dan kerja kerasnya selama ini dalam memenuhi harapan Jaksa Agung dan masyarakat Aceh dalam menanggani perkara hukum yang bersifat khusus.

Menurutnya, Rahmatsyah telah mampu mewujudkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi yang membanggakan dalam sejarah Kejati Aceh. “Prestasi itu tentu harus diapresiasi melalui pengkaderan yang sehat. Artinya Aspidsus Kejati Aceh sudah layak dan patut mendapat promosi ke posisi yang lebih baik dari posisinya yang saat ini,” pungkasnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin. Dia mengatakan capaian prestasi itu bukan hal yang mudah. Dengan capaian tersebut, lanjutnya, menandakan pelayanan publik di Kejati Aceh sudah mulai lebih bagus dari sebelumnya.

“Kinerjanya sudah lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan, dan yang lebih penting harus lebih pro pada rasa keadilan. Berada pada posisi lima besar adalah suatu yang membanggakan bagi masyarakat Aceh,” kata Taqwaddin yang juga lama sebagai Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved