Opini

Solusi Akhir Tahun

MENGACU pada Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 27

Solusi Akhir Tahun
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kiri) dan Ketua DPRA, Sulaiman, disaksikan Sekda Aceh, Dermawan, menandatangani Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2019 di Gedung Utama DPRA

Oleh Risawan Bentara

MENGACU pada Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 27, bahwa target akhir pelaksanaan infrastruktur adalah 4T (Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Mutu/Kualitas/Kuantitas, dan Tepat Sasaran). Rendahnya serapan anggaran di awal tahun dan dipaksakan serapannya pada akhir tahun merupakan fenomena klasik yang belum tertuntaskan. Serapan anggaran yang rendah berimplikasi buruk terhadap kinerja pemerintah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tiap tahun selalu terjadi SILPA; artinya, setiap tahun ada kegiatan yang tidak dapat diselesaikan 100%. Konsekuensinya dapat mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat menghasilkan output/outcome yang optimal, mubazir, dan tidak terpenuhinya asas manfaat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Lalu, apa yang menyebabkan fenomena klasik tersebut belum bisa dituntaskan? Beberapa faktor penyebab rendahnya serapan anggaran, yaitu tidak konsisten terhadap: tahapan SIDLACOM (survey-investigation-design-land acquisition-construction-operation-maintenance); evidence based planning; perencanaan T-1; jadwal penyusunan anggaran dan tender; dan prosedur PCM/SCM.

Pengadaan lahan sering bermasalah, karena tidak konsisten dengan tahapan pelaksanaan konstruksi, yaitu SIDLACOM sesuai Permen PU No.603/PRT/M/2005 tentang Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Sapras Bidang PU. Menurut Perlem LKPP No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pasal 10 bahwa pengadaan lahan harus sudah selesai sebelum Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) diterbitkan.

Tidak konsisten terhadap perencanaan berbasis data (evidence based planning), mengakibatkan perencanaan banyak di atas meja, tanpa data yang valid. Pelaksanaan fisik dilaksanakan belum sepenuhnya ada perencanan yang telah disiapkan pada tahun sebelumnya (Pola T-1), sehingga pada saat kesibukan persiapan tender, masih disibukkan oleh perencanaan. Malah tidak jarang setelah tender, penyedia belum tau apa yang harus dikerjakan, karena belum ada perencanaan.

Timbulnya praktik politik anggaran yang tolak-tarik kepentingan dapat menyebabkan terlambatnya pengesahan anggaran. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran dapat memicu terlambatnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan tender pun banyak faktor yang ikut memperlambat prosesnya, seperti adanya intervensi, intimidasi, sehingga dapat menghasilkan penyedia barang/jasa yang relatif tidak profesional. Plus, juga belum memanfaatkan adanya prosedur e-Tender mendahului tahun anggaran dan e-Tender Cepat.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, perangkat daerah masih belum konsisten menggunakan prosedur Rapat Pra-Pelaksanaan Konstruksi atau PCM (Pre-Construction Meeting) dan Rapat Pembuktian Keterlambatan atau SCM (Show Cause Meeting) dengan tahapan SCM-1, SCM-2, dan SCM-3, sebagaimana diatur dalam Permen PU No.603/PRT/M/2005 Pasal 4. Padahal, bila konsisten menerapkan prosedur tersebut, dapat mempercepat daya serap anggaran, sebagaimana dana APBN yang masih konsisten menggunakan prosedur SIDLACOM, PCM, dan SCM.

Dalam rangka mendongkrak daya serap anggaran, pemerintah telah mengambil langkah-langkah percepatan realisasi anggaran, antara lain telah mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PBJ dan penyempurnaan Perpres No.54 Tahun 2010 yang telah diubah empat kali, dan terakhir diganti dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang PBJ. Hal yang mendasar dalam Perpres No.16 Tahun 2018 sesuai dengan konteks artikel ini adalah Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dapat Melampauai Tahun Anggaran, sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 dan 86.

Pemberian kesempatan
Untuk sumber dana APBN, solusi akhir tahun dilaksanakan dengan cara pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran. Solusi ini sudah dilaksanakan sejak 2014, sesuai dengan Perpres No.70 Tahun 2012 tentang PBJ Pasal 93 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved