Opini

‘Tak-tuk’ di Akhir Tahun

ISTILAH tak-tuk ini pertama sekali diperkenalkan oleh Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) Anggaran

‘Tak-tuk’ di Akhir Tahun
KOLASE/SERAMBINEWS.COM

Oleh Kurdi

ISTILAH tak-tuk ini pertama sekali diperkenalkan oleh Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Tak-tuk diartikan sebagai bunyi yang menandakan suatu pekerjaan sudah dimulai. Di sisi lain, tak-tuk juga dapat kita artikan sebagai tanda bahwa suatu kegiatan akan berakhir.

Berdasarkan pantauan di website P2K, realisasi fisik sampai 19 November 2018 sebesar 65% dan keuangan sebesar 56,2% (https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html). Melihat sisa efektif waktu anggaran yang tinggal, kurang lebih 30 hari lagi, diperkirakan sejumlah proyek fisik tidak akan selesai dikerjakan.

Gejala keterlambatan ini sudah terlihat sejak awal tahun anggaran. Berlarut-larutnya proses pembahasan anggaran antara legislatif dan esekutif ditandai dengan dikotomi usulan antara pihak eksekutif dengan usulan aspiratif versi legislatif semakin mempertajam perbedaan. Pergulatan tajam selama dua bulan ditandai dengan APBA 2018 disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) setelah mendapat persetujuan dari Mendagri pada minggu ketiga Maret (Serambi, 28/3/2018). Pihak legislatif sebagian berdiri di posisi oposisi dan sebagian ada mendukung langkah yang diambil oleh eksekutif.

Gejala berikutnya, kasus operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Aceh Non-Aktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan terhentinya sementara proses pengadaan barang dan jasa adalah tanda lainnya (Serambi, 3/7/2018). Belum matangnya proses perencanaan suatu kegiatan dan tidak tersedianya data dukung seperti Detail Engeneering Desain (DED) diindikasi penyebab keterlambatan proses pelelangan (Serambi, 2/6/2018). Indikasi adanya kolaborasi antara konsultan pengawas dan pelaksana menyebabkan pelaksanaan tidak tepat waktu dan mutu.

Fenomena keterlambatan proyek-proyek fisik 2018 diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan 2017. Fenomena ini, tiga tahun yang lalu, Saudara Irsadi Aritoha MH sudah memotret dalam tulisannya dengan judul “Proyek Asal Jadi di Akhir Tahun”. Beliau menyorot kualitas dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara terburu-buru (Serambi, 1/12/2015).

Berisiko hukum
Potensi tidak selesainya kegiatan 2018 akan memberikan potensi kerugian yang besar. Proyek-proyek strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh diperkirakan tidak akan dapat terselesaikan. Masyarakat sebagai penerima manfaat juga tidak akan menerima sepenuhnya. Penyedia jasa akan dianggap melakukan wan prestasi yang menyebabkan dimasukkan kedalam daftar hitam (black list). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) juga akan “berisiko hukum” jika penanganan kegiatan akhir tahun tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Melihat besarnya potensi kerugian dari masalah ini maka Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA harus dapat mencari terobosan untuk mengatasi masalah ini.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah memetakan paket-paket yang diperkirakan tidak akan selesai pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2018. Biasanya, kita dapat melihat di websitenya P2K mana saja kegiatan yang dikatagorikan kegiatan kritis atau tanda merah, yaitu kegiatan dengan realisasi fisik masih di bawah 75% dan dipastikan tidak akan selesai.

Langkah selanjutnya, P2K membuat daftar list paket yang berpotensi tidak akan selesai atau lintas tahun anggaran. Pekerjaan tersebut di katagori A dan B. Katagori A untuk paket putus kontrak (label merah). Katagori B adalah untuk paket dengan sistem denda (label hijau). Penempatan katagori A atau B didasarkan penilaian atas kinerja perusahaan, itikad baik rekanan termasuk denda yang harus dibayarkan dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan untuk 50 hari kalender.

Penambahan waktu pelaksanaan dengan sistem denda dibenarkan dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (3) tentang penyelesaian kontrak. Hal ini jelas dan tegas disebutkan bahwa dalam hal penyedia jasa gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kotrak berakhir namun PPK atau PA menilai bahwa penyedia jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK/PA memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran. Penyedia jasa tersebut dikenakan denda dengan sebesar-besarnya 5 persen dari kontrak pelaksanaan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved