Bukaan Tambang belum Ditimbun

Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat menyoroti bukaan tambang atau bekas galian

Bukaan Tambang belum Ditimbun
DPRK Aceh Barat mengelar pertemuan dengan PT Mifa Bersaudara dan Pemkab terkait protes warga akibat pengerukan pasir di bibir pantai oleh PT Mifa untuk proyek pelabuhan di Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo. Foto direkam di gedung DPRK, Senin (3/2).SERAMBI/RIZWAN 

* Temuan Pansus DPRK di PT Mifa Bersaudara

MEULABOH - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat menyoroti bukaan tambang atau bekas galian tambang batu bara PT Mifa Bersaudara yang masih menganga seperti kolam raksasa karena belum ditimbun. Temuan itu dinilai karena pengawasan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Aceh yang sangat lemah.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus yang juga Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada wartawan, kemarin. Tim Pansus DPRK yang turun ke PT Mifa itu beranggotakan Ilyas Yusuf, Nasri, Ali Hasyimi, Abdul Rauf, dan Said Muntazar. Kedatangan mereka disambut jajaran pimpinan PT Mifa, seperti Kepala Teknik Tambang, Adi Risfandi, Humas Tjut Agam, serta petinggi perusahaan lainnya, Sabtu (22/12). Turut ikut dalam tim, pegiat LSM GeRAK Aceh Barat dan sejumlah wartawan di Aceh Barat.

“Kami terkejut dengan temuan kita di lapangan karena hingga saat ini masih ada bekas galian tambang di Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo sudah ditinggalkan tanpa ditimbun sehingga menjadi kolam raksasa,” kata Ramli SE.

Dia menduga, pihak ESDM Aceh tidak mengetahui lokasi galian tersebut. Padahal, ulas Ramli SE, seharusnya pihak ESDM lebih teliti dan cermat dalam melakukan inspeksi ke lokasi tambang. “Ini benar-benar konyol dan tidak masuk akal. Sekali lagi, kita kecewa dengan pihak ESDM Aceh dan pihak perusahaan. Kami duga, mereka tidak komit dan patuh dengan aturan terhadap reklamasi pascatambang yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tukasnya.

Ketua Pansus DPRK ini juga menyatakan kecewa dengan perlakuan manajemen PT Mifa Bersaudara yang secara tidak lansung menolak permintaan kalangan dewan untuk melihat areal pertambangan yang sedang produksi atau proses pengambilan batu bara oleh perusahaan tersebut.

Diterangkannya, tujuan DPRK melihat bagaimana proses galian itu dilakukan untuk memastikan bahwa penambangan batu bara dilaksanakan secara benar dengan memperhatikan aturan yang berlaku, baik keselamatan tenaga kerja, dan aspek keselamatan lingkungan, khususnya penanganan lubang bekas galian tambang. “Kami ingin ke lokasi untuk mengetahui realita di lapangan. Selain soal bekas galian batu bara yang belum direklamasi, juga terkait tenaga kerja,” tegasnya.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved