Lelang Proyek APBA Diumumkan 7 Januari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengevaluasi isi dari program dan kegiatan APBA 2019 yang telah disetujui DPRA pada 17 Desember 2018

Lelang Proyek APBA  Diumumkan 7 Januari
Lelang Proyek APBA 2018 

* YARA Minta P2K-APBA Dievaluasi

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengevaluasi isi dari program dan kegiatan APBA 2019 yang telah disetujui DPRA pada 17 Desember 2018 untuk disahkan menjadi Qanun APBA 2019. Tidak banyak program dan kegiatan yang dicoret Mendagri, tapi Mendagri minta ada beberapa alokasi anggaran yang perlu dirasionalkan.

Seiring dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT bertekad untuk menyegerakan lelang proyek APBA 2019. Untuk itu, pengumuman tahap pertama proyeknya akan dilaksanakan pada 7 Januari 2019.

Hal itu dikatakan Nova Iriansyah menjawab pertayaan wartawan seusai acara penyerahan satu unit minibus kepada Yayasan Kesejahteraan Yatim Piatu Simpang Raya, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (28/12).

Setelah Mendagri menuntaskan evaluasi APBA 2019, menurut Nova, tahapan selanjutnya adalah Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA, perlu duduk kembali untuk membahas hasil evaluasi. Dalam evaluasi itu, ada berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti bersama dengan segera antara TAPA dan Banggar Dewan. Misalnya, ada alokasi anggaran belanja rutin atau publik yang dinilai terlalu besar dan belum tepat sasaran oleh pihak tim evaluasi dari Mendagri. Tim meminta itu dirasionalkan.

Menurut Nova, koreksi atas evaluasi yang dilakukan Mendagri itu harus segera ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjutinya, harus dilakukan bersama-sama, agar kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif puas menerima hasil koreksi dan tindak lanjutnya.

Hubungan kerja antara legislatif dengan pihak eksekutif yang sudah terjalin harmonis dengan suasana kebatinan dan kepercayaan yang tinggi dalam pembahasan RAPBA 2019, menurut Nova Iriansyah, harus tetap dijaga oleh kedua belah pihak.

Apa pun hasil koreksi Mendagri terhadap program dan kegiatan APBA 2019, kata Nova, pihak legislatif harus diberi tahu, termasuk tindak lanjutnya. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBA 2019 sangat kita butuhkan. Tujuannya, agar hasilnya di lapangan memberikan manfaat besar bagi masyarakat penerima dan pemanfaat hasil pembangunan,” kata Nova.

Pihak dewan, lanjut Nova, senang jika diikutsertakan dalam pemecahan masalah yang muncul dari hasil evaluasi APBA 2019. Mereka menjadi lebih tahu, mana yang bisa dan mana yang belum bisa dilaksanakan. “Sehingga untuk penyusunan dan pembahasan RAPBA 2020 mendatang, hal-hal yang masih belum bisa itu tidak lagi dilaksanakan,” wejangnya.

Keterbukaan informasi anggaran, menurut Nova, sangatlah penting. Tidak hanya kepada anggota legislatif, tapi kepada publik pers, LSM, dan lapisaan masyarakat lainnya. Untuk itu, dalam pelaksanaan lelang proyek APBA 2019 nanti, Pemerintah Aceh akan melakukan secara terbuka dan tahapan mana yang bisa masuk pers untuk mengawasinya, akan dicarikan bentuk formulanya.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved