Aceh Utara Miliki Qanun Ibu dan Bayi

DPRK Aceh Utara, Jumat (28/12) sore mengesahkan rancangan qanun (raqan) tentang kesehatan ibu, bayi

Aceh Utara Miliki  Qanun Ibu dan Bayi
SERAMBINEWS.COM/FERIZAL
Ibu dan bayi kembar tiga di Rumah Tahanan Negara Cabang Bireuen 

LHOKSUKON - DPRK Aceh Utara, Jumat (28/12) sore mengesahkan rancangan qanun (raqan) tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak menjadi qanun dalam rapat paripurna ke-6 di gedung dewan setempat. Dengan adanyan qanun tersebut ke depan diharapkan dapat menurunkan kematian ibu, bayi, dan balita sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan nasional.

Rapat paripurna yang dihadiri puluhan anggota dewan dan kepala SKPK itu dipimpin Wakil Ketua DPRK Abdul Mutaleb . Qanun tersebut disahkan setelah disetujui 31 dari 45 anggota dewan setempat. “Kita berharap Bupati Aceh Utara segera menyampaikan qanun tersebut ke Gubernur dalam waktu tiga hari sejak disahkan untuk mendapat nomor registasi,” ujar Abdul Mutaleb.

Ditambahkan, dewan juga berharap Pemkab dapat menyososialisasikan qanun tersebut kepada masyarakat setelah diundangkan dalam lembaran pemkab. Dalam sidang paripurna itu, pemkab juga menerima usulan 14 judul rancangan qanun yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) dan 6 judul rancangan qanun inisiatif dewan. “Kepada SKPK yang mengusulkan judul raqan itu agar segera menyiapkan naskah akademik dan draf rancangan serta dikonsultasikan ke bagian hukum,” harapnya.

Ke14 raqan itu, sebut Abdul Muthalib, adalah perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhoksukon, Perubahan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Aceh Utara, Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan, Pendidikan Agama di Sekolah, Perubahan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dan pencabutan Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Raqan Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta atau Badan Hukum Luar Negeri

Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirta Mon Pase, dan Raqan Kepariwisataan. Sedangkan enam qanun inisiatif DPRK yaitu raqan pencegahan penangguangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, raqan penyelenggaraan ketenagakerjaan (lokal), raqan tentang tata cara perkawinan, pembentukan Kecamatan Buloh Beureughang, Kuta Piadah, Peutoe dan Lam Kuta, serta pengelolaan sampah dan BUMG.

Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, dalam sambutannya mengatakan, penentuan raqan prioritas didasarkan pada undang-undang, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan orientasi kepada pelayanan publik. “Selain itu juga untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Cek Mad ini.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved