Qanun RPJM dan Retribusi Disahkan

Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2017-2022 dan Raqan Retribusi telah disahkan

Qanun RPJM dan  Retribusi Disahkan
SERAMBINEWS.COM/HERIANTO
Ketua DPRA Muhammad Sulaiman dihadapan Sekda Aceh Dermawan meneken SK Pengesahan Raqan APBA 2019 menjadi Qanun APBA 2019 pada, Senin (31/12) malam, bertepatan malam tahun baru 2019, di Gedung DPRA 

BANDA ACEH - Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2017-2022 dan Raqan Retribusi telah disahkan menjadi qanun dalam Sidang Paripurna DPRA, Jumat (28/12) pekan kemarin.

“Seluruh fraksi di DPRA menyetujui kedua rancangan qanun itu untuk disahkan menjadi qanun, setelah itu dievaluasi Mendagri isinya,” kata Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, kepada Serambi.

Seharusnya, ujar Sulaiman Abda, Qanun RPJM harus sudah disahkan enam bulan setelah gubernur yang baru dilantik. Karena qanun RPJM itu merupakan dasar bagi gubernur yang baru, sebagai pedoman penyusunan pembangunan lima tahun masa pemerintahannya.

“Tetapi karena sesuatu dan lain hal, Qanun RPJM 2017-2022 itu baru bisa disahkan menjadi qanun pada tanggal 28 Desember 2018, bersamaan dengan Qanun Retribusi,” tambah politikus Golkar ini.

Usai pengesahan, maka kedua qanun itu selanjutnya akan dibawa lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, baru kemudian dibawa lagi dalam sidang paripurna DPRA untuk disahkan menjadi qanun dan dimaksukkan ke dalam lembaran daerah.

“Qanun RPJM ini menjadi barometer bagi DPRA untuk mengukur hasil kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih setelah lima tahun menjabat, apakah sudah memenuhi visi dan misinya atau belum, terutama terhadap indikator keberhasilan pembangunan daerah,” tambah Sulaiman Abda.

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, Qanun RPJM 2017-2022 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBA 2020-2022. “Sebagian dari isi RPJM 2022 itu sudah kita masukkan juga dalam program dan kegiatan RAPBA 2019,” ungkap Plt Gubernur Aceh ini.

Selain qanun RPJM, lanjut Nova, Pemerintah Aceh juga sudah memiliki Qanun Retribusi yang baru. Qanun ini ia nilai sangat penting untuk menjadi aturan baru bagi penerimaan retribusi untuk dijadikan sebagai penerimaan andalan kedua setelah pajak kenderaan dan lainnya dalam pos Penerimaan Asli Aceh (PAA).

“Setelah lahirnya kedua qanun ini, akan menambah dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk bisa lebih mempertajam program dan peningkatan penerimaan PAA untuk memaksimalkan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan Aceh, untuk bisa menjadi Aceh Hebat dengan delapan program prioritas dan 15 program unggulan Irwandi-Nova,” demkian Nova Iriansyah.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved