Aparatur Desa Mengadu ke DPRK

* Protes Jembatan Krueng Manggi Gagal Dibangun

MEULABOH - Aparatur Desa Krueng Manggi, Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat, Kamis (3/1), mendatangi DPRK setempat untuk memprotes terkait gagalnya pembangunan jembatan rangka baja di wilayah mereka. Padahal, anggaran untuk proyek tersebut sudah diplot sebesar Rp 4,8 miliar bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) 2018.

Kedatangan aparatur desa itu diterima langsungKetua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Keuchik dan Tuha Peut Krueng Manggi menyatakan, keberadaan jembatan itu sangat dibutuhkan warganya untuk melancarkan transportasi yang selama ini harus memutar jauh melalui desa lain. “Jembatan itu sebagai transportasi warga dari tujuh desa. Tapi, karena gagal dibangun maka kami datang ke DPRK meminta disampaikan kepada pihak terkait,” kata Keuchik Krueng Manggi, M Amin Din.

Menurutnya, dari informasi awal diketahui bahwa jembatan Krueng Manggi sudah lama direncanakan akan dibangun. Apalagi, pada kedua sisi sudah dibangun amutment jembatan, beberapa tahun lalu, sehingga pada tahun 2018, akan dilakukan pembangunan dengan pengadaan besi rangka baja. “Namun, hingga berakhir tahun 2018, tidak ada tanda apapun pembangunan di lokasi,” tukasnya.

Disebutkan dia, keberadaan jembatan tersebut sangat urgen bagi warga tujuh desa, yakni Krueng Manggie, Tamping, Cot Manggie, Babah Iseng, Kunco, dan Alue Keumang. Pasalnya, jalur tersebut merupakan jalan tembus dari Kecamatan Pante Ceureumen menuju ke Panton Reu. “Harapan kami, tahun 2019 ini, bisa direalisasi kembali proyek itu yang dilaporkan gagal,” pinta M Amin.

Daerah rugi
Menindaklanjuti aspirasi aparatur desa itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE mengaku, dirinya juga heran terhadap kegagalan pembangunan jembatan Krueng Manggie. Padahal, sebutnya, anggaran yang diluncurkan sebesar Rp 4,8 miliar melalui dana otsus kabupaten sudah masuk dalam paket APBA 2018. “Gagal dibangun itu menjadi daerah kita rugi. Kami akan pertanyakan ke provinsi,” tandas Ramli yang mengaku sudah turun ke lokasi.

Menurut dia, bila proyek gagal maka dana yang sudah diplot untuk Aceh Barat harus direalisasikan atau dianggarkan kembali, sehingga tidak boleh dialihkan ke kabupaten lain. “Pemkab perlu melakukan terobosan agar dana yang sudah diplot harus dialokasi kembali ke Aceh Barat, meski sebelumnya proyeknya gagal,” ulasnya.

Ramli mengaku, kegagalan proyek pembangunan jembatan Krueng Manggie perlu ditindak oleh dinas terkait sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang. “Kami juga belum lihat APBA 2019. Apakah dialokasikan kembali dana Rp 4,8 miliar yang gagal itu ke Aceh Barat atau tidak. Kami berharap, jembatan di Krueng Manggi harus direalisasikan sehingga warga terbebas dari isolir,” demikian Ketua DPRK Aceh Barat.

Akan Dipertanyakan
Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Bukhari yang ditanyai Serambi, kemarin, menjelaskan, untuk pengelolaan dana otsus tahun 2018 berada di tangan provinsi. Sedangkan pada tahun 2019 ini, baru akan dikelola oleh kabupaten. Terhadap gagalnya pengadaan rangka baja untuk jembatan Krueng Manggi, ulas Bukhari, pihaknya akan mempertanyakan kembali kepada pihak provinsi. “Tahun lalu (2017), ada satu pengadaan rangka baja. Tahun 2018 tambah satu lagi. Tapi kenapa bisa tidak direalisasi dalam tahun 2018, ini akan kita pertanyakan ke provinsi,” tegas Bukhari.(riz)