Mendagri Perintahkan Wali Kota Subulussalam Cabut 7 SK Mutasi

SUBULUSSALAM - Aksi protes Aparatur Sipil Negara (ASN) Subulussalam terkait mutasi yang terjadi di kota itu direspons Kementerian

Mendagri Perintahkan Wali Kota  Subulussalam Cabut 7 SK Mutasi
Serambinews.com
Para mantan pejabat Setdako Subulussalam yang dimutasi beberapa waktu lalu, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses mutasi, kepada pimpinan dan anggota dewan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (2/11/2018) di Ruang Banleg DPRK Subulussalam. 

SUBULUSSALAM - Aksi protes Aparatur Sipil Negara (ASN) Subulussalam terkait mutasi yang terjadi di kota itu direspons Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui surat Nomor 800/9674/OTDA tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, Mendagri memerintahkan Wali Kota Subulussalam untuk mencabut tujuh Surat Keputusan (SK) mutasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2017- 2018.

Surat Kemendagri itu menjawab protes tertulis ASN Subulussalam yang dikomandoi M Jhoni Ariza, mantan Kabag Organisasi bersama sejumlah koleganya beberapa waktu lalu. Jhoni merupakan satu dari 55 pejabat III dan IV yang diberhentikan pada mutasi (29/10/2018). “Dalam rangka menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan, Wali Kota Subulussalam agar mengembalikan pejabat yang dimutasi pada jabatan semula,” demikian antara lain isi surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr Soni Sumarsono.

Berdasarkan surat Kemendagri itu, Wali Kota Subulussalam diperintahkan mencabut tujuh SK mutasi dan mengembalikan 307 ASN ke posisi semula. Jumlah itu merupakan akumulasi mutasi sejak 18 September 2017 atau beberapa bulan sebelum Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam. Instruksi agar SK mutasi itu dicabut lantaran belum mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri seperti amanat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, gubernur, bupati dan wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Pada bagian lain, Kemendagri juga meminta Wali Kota Subulussalam mengusulkan kembali mutasi jabatan struktural dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan itu, tulis Kemendagri, tidak mengakibatkan adanya pejabat struktural yang kehilangan jabatan (nonjob) dan tidak menyebabkan penurunan eselon (demosi). “Promosi dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan bagi yang sudah melalui proses seleksi terbuka dan sudah memperoleh rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Mendagri dalam surat tersebut.

Pada akhir surat, Kemendagri meminta Plt Gubernur Aceh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah untuk menyampaikan hal tersebut kepada Wali Kota Subulussalam dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan ini kepada Mendagri.

Berharap segera direspons
Sementara itu, sejumlah ASN yang menjadi ‘korban’ mutasi mengaku lega dengan terbitnya surat dari Kemendagri RI sebagai jawaban atas aspirasi mereka. M Jhoni Ariza, mantan Kabag Organisasi Setdako Subulussalam dan Camat Simpang Kiri, mengaku, surat Kemendagri itu menjadi bukti bahwa mutasi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam beberapa waktu lalu menyalahi aturan. “Alhamdulillah, ini suatu jawaban untuk cukup tepat untuk kami selaku pencari keadilan,” kata Jhoni.

Jhoni yang juga pernah jadi ajudan Wali Kota Merah Sakti berharap Plt Gubernur Aceh segera menanggapi intruksi surat Kemendagri yang ditujukan kepada Walikota Subulussalam. Setidaknya, kata Jhoni, dalam dua pekan ke depan bisa merealisasikan atau mengindahkan isi surat Kemendagri. Jhoni juga meminta Wali Kota Merah Sakti berlapang dada menerima intruksi dimaksud. “Jangan berkeras atau tidak mematuhi aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini,” tegas Jhoni.

Belum terima surat
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam, Mustoliq yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (3/1), mengaku dirinya belum menerima surat tersebut. Lagi pula, kata Mustoliq, sesuai tujuan dan tembusan surat ke Gubernur Aceh dan Wali Kota Subulussalam, maka bukan merupakan kewenangan pihaknya memberikan tanggapan terhadap surat tersebut. “Mohon maaf, karena surat itu ditujukan ke gubernur dan wali kota, jadi bukan kewenangan saya memberikan jawaban,” ujar Mustoliq.

Ditanya apakah pihaknya menerima surat Kemendagri tersebut, Mustoliq menyatakan tidak ada tembusan ke BKPSDM Subulussalam. Lagi pula, surat Gubernur Aceh yang merupakan tindak lanjut dari surat Kemendagri juga belum ada di BKPSDM setempat. Ditanya tujuh SK mutasi yang disoal dalam surat Mendagri apakah memang menyalahi aturan, Mustoliq menyatakan ‘no coment’ alias tidak memberikan tanggapan.(lid)

SK yang diminta untuk dicabut
- SK Pemberhentian Nomor 821.2/109/75.020.3/ tanggal 18 September 2017 atas nama Drs H Salbunis MAP dan kawan-kawan sebanyak 4 orang.
- SK Nomor 821.2/004/75.020.3/2018 tanggal 4 Januari 2018 memberhentikan sebanyak 22 PNS dari jabatan struktural
- SK Nomor 820/065/75.020.3/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang pindah tugas PNS sebanyak 69 orang
- SK Nomor 821.2/067/75.020.3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang pelantikan PNS dalam jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sebanyak 58 orang
- SK Nomor 821.2/068/75.020.3/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang pemberhentian kepala sekolah sebanyak 29 orang
- SK Nomor 821.2/090/75.020.3/2018 tanggal 29 Oktober 2018 pemberhentian dengan hormat dari jabatan struktural sebanyak 72 PNS.
- SK Nomor 821.2/091/75.020.3/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Subulussalam sebanyak 72 PNS.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved