PT CA Beroperasi tanpa Izin

PT Cemerlang Abadi (CA) yang memiliki areal seluas 7.516 hektare (ha) di kawasan Desa Cot Seumantok

PT CA Beroperasi tanpa Izin
Mongabay Indonesia / Junaidi Hanafiah
Hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. 

* HGU Sudah Berakhir 31 Desember 2017

BLANGPIDIE - PT Cemerlang Abadi (CA) yang memiliki areal seluas 7.516 hektare (ha) di kawasan Desa Cot Seumantok dan Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sudah setahun beroperasi tanpa izin. Sebab, Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah berakhir sejak 31 Desember 2017 lalu.

Sampai memasuki awal tahun 2019 inipun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI belum mengeluarkan perpanjangan izin HGU bagi PT CA. Padahal, sebelum berakhir izin, manajemen perusahaan itu telah mengusulkan perpanjangan izin HGU untuk lahan seluas 4.847 hektare dari total lahan sebelumnya 7.516 ha.

Ironisnya, kendati belum mengantongi izin HGU, PT CA tetap beroperasi seperti biasa, terutama melakukan kegiatan produksi (panen) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit selama setahun terakhir. Koordinator Kebun PT CA, Agus Marhelis yang dihubungi Serambi, Kamis (3/1), membenarkan, pihak perusahaan masih menunggu keputusan Kementerian ATR/Kepala BPN tentang usulan perpanjangan izin HGU seluas 4.847 ha yang mereka ajukan.

“Kita masih menunggu, kita harapkan bisa segera dikeluarkan,” kata Agus Marhelis. Dia mengakui, bahwa kegiatan produksi tetap berjalan seperti biasa, meskipun belum ada keputusan perpanjangan izin HGU dari kementerian. “Panen TBS sawit tetap kita lakukan untuk kebutuhan biaya operasional, sedangkan kegiatan penanaman baru (replanting) sudah kita stop (hentikan),” ungkapnya.

Ditolak warga
Untuk diketahui, sebagian besar elemen masyarakat di Abdya, bahkan Pemkab dan DPRK setempat dengan suara bulat menolak perpanjangan HGU PT CA Babahrot. Penolakan ini dikarenakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dituding tidak melaksanakan kewajiban kebun plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR), serta diduda menelantarkan sebagian besar lahan HGU sehingga menjadi kawasan sarang babi hutan yang sangat merugikan petani.

Untuk menggagalkan perpanjangan izin HGU PT CA, sejumlah perwakilan masyarakat, termasuk ulama, bersama Pemkab dan DPRK Abdya sengaja menyambangi pemerintah pusat di Jakarta pada April 2018. Mereka beraudensi ke Kementerian ATR/Kepala BPN RI dan Ketua Komisi III DPR RI untuk memaparkan kondisi ril di lapangan terkait PT CA, lengkap dengan bukti pendukung.

Menyahuti tuntan masyarakat, Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (BAP DPD-RI) turun ke Abdya dan menggelar rapat kerja untuk menyerap aspirasi di aula masjid Kompleks Perkantoran Abdya, 7 Juni 2018. Selain itu, BAP DPD-RI juga telah menggelar RDP (rapat dengar pendapat) di ruang rapat 2B Gedung B DPD RI pada 12 September 2018.

RDP tersebut dihadiri Bupati Akmal Ibrahim, Ketua DPRK, pejabat yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kanwil BPN Aceh, Kantor Badan Pertanahan Abdya, serta manajemen PT CA bersama penasehat hukum. Seteleh mendengar keterangan para pihak, pejabat yang mewakili menteri saat itu mengatakan bahwa Kementerian ATR/Kepala BPN RI segera mengeluarkan putusan atas permohonan perpanjangan izin HGU PT CA. Kenyataannya, sampai memasuk awal tahun 2019, sikap Menteri ATR/Kepala BPN RI masih mengambang karena sampai sekarang belum ada keputusan, apakah menerima atau menolak usulan perpanjangan izin HGU PT CA.

Siap Bangun Kebun Plasma 20 Persen
Pada bagian lain, Koordinator Kebun PT CA, Agus Marhelis menjelaskan, pihak perusahaan siap menjalankan semua ketentuan yang berlaku, termasuk kesiapan membangun kebun plasma seluas 20 persen dari lahan yang diusulkan perpanjangan izin HGU seluas 4.847 hektare.

“Kita sudah buat perjanjian di notaris tentang kesanggupan perusahaan membangun kebun plas 20 persen atau seluas delapan ratusan hektare, dan sudah kita serahkan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN RI,” terang Agus. Ketentuan lain yang diatur dalam peraturan, tukasnya, juga akan dilaksanakan pihak perusahaan setelah kementerian mengeluarkan perpanjangan izin HGU PT CA.(nun)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved