Puluhan Mobil Dinas Abdya Terbengkalai

Puluhan mobil dinas tidak layak pakai milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) hingga saat ini masih terbengkalai

Puluhan Mobil Dinas Abdya Terbengkalai
SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA
PULUHAN mobil dinas tidak layak pakai milik Pemkab Aceh Barat Daya terparkir di belakang kantor bupati setempat, Kamis (3/1). SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA 

BLANGPIDIE - Puluhan mobil dinas tidak layak pakai milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) hingga saat ini masih terbengkalai. Padahal, Pemkab telah merencanakan untuk melakukan pelelangan sejumlah mobil bekas tersebut sejak tahun 2016 dan 2017 lalu, namun tak kunjung terealisasi sampai sekarang.

Kabarnya, lelang itu gagal dilaksanakan karena terkendala tidak adanya anggaran. Sejumlah pihak pun berharap, mobil yang terparkir di beberapa tempat, terutama di belakang kompleks perkantoran bupati harus segera dilelang. Sebab, banyak kawula muda yang sering menyalahgunakan mobil bekas di lokasi tersebut sebagai tempat berbuat maksiat pada sore atau malam hari. “Sebaiknya segera dilakukan lelang, karena banyak kaum muda menjadikan mobil itu untuk bermaksiat,” ujar Hendra, seorang PNS di Abdya.

Kepala Badan Keuangan Abdya, Mussawir SSos MSi saat dikonfirmasi Serambi, Kamis (3/1), membenarkan, bahwa pemkab sejak beberapa tahun terakhir ingin melakukan lelang mobil dinas tersebut, namun gagal dilakukan. “Kalau gagal lelang tahun 2017, saya tidak tahu pasti (penyebabnya). Tapi kalau 2018, persoalannya anggaran lelang kita masukkan pada perubahan,” ujar Mussawir.

Namun, terangnya, seperti diketahui pada 2018 anggaran perubahan tidak terjadi kesepakatan atau tidak disahkan, sehingga lelang mobil itupun gagal dilaksanakan. “Insya Allah, 2019 ada kita masukkan kembali sebanyak Rp 90 juta lebih. Anggaran sebesar itu akan kita gunakan untuk biaya lelang 51 unit mobil dinas tak layak pakai,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan PP 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sejumlah aset atau kendaraan tidak bisa dilakukan lelang terbatas atau dum (pemutihan aset), tapi harus dilakukan lelang umum. “Kita sudah berkonsultasi dengan lembaga lelang negara, mereka menyatakan mobil dinas ini boleh dilelang namun harus dilakukan secara lelang umum,” sebutnya.

Kebanyakan mobil tidak layak pakai itu, beber Mussawir, adalah mobil hibah dari Pemkab Aceh Selatan yang dimutasi menjadi aset Abdya. Selain itu, bantuan dari negara donor saat rehab-rekon pasca gema bumi dan tsunami, serta mobil yang dibeli sendiri Pemkab Abdya, tapi masa pemakaiannya sudah lebih dari tujuh tahun.

“Tidak semuanya mobil itu rusak, ada juga yang bagus, tapi minyaknya boros. APBK tidak sanggup menyediakan minyaknya, sehingga mobil tersebut harus dilakukan lelang. Lelang ini langsung akan dilakukan lembaga lelang negara,” pungkasnya.(c50)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved