5 Caleg Aceh Timur Berpeluang Dicoret

Sebanyak lima calon legislatif (caleg) DPRK Aceh Timur berpeluang dicoret dari daftar calon tetap (DCT), karena diduga melanggar

5 Caleg Aceh Timur  Berpeluang Dicoret
FOTO HUMAS KIP BANDA ACEH
Anggota KIP Banda Aceh, Muhammad menyampaikan materi bimbingan teknis (bimtek) kepada pengurus partai politik peserta pemilu 2019 di Hotel Oasis Banda Aceh, Senin (24/12/2018). 

* Diduga Masih Aktif Sebagai Anggota MPA

BANDA ACEH - Sebanyak lima calon legislatif (caleg) DPRK Aceh Timur berpeluang dicoret dari daftar calon tetap (DCT), karena diduga melanggar administratif Pemilu. Kelima calon itu ditengarai masih menjabat sebagai anggota Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Aceh Timur dan menerima honorarium hingga September 2018 yang bersumber dari APBK.

Kelima calon anggota legislatif itu menjadi terlapor setelah adanya temuan pelanggaran administratif oleh Panwaslih Aceh Timur. Temuan itu kemudian dilapor oleh Panwaslih Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh, Selasa (2/1). Sidang ajudikasi dugaan pelanggaran administratif digelar di Panwaslih Aceh di Banda Aceh, Jumat (4/1).

Adapun kelima calon anggota legislatif dimaksud adalah, Ir H Kasad dan M Saleh SPd dari partai Golkar, H Anwar Abdullah (PBB), Drs Alwi Iba (PPP) dan Nurdin dari Partai Aceh. Namun kelima caleg ini tidak hadir dalam sidang ajudikasi kemarin.

“Diduga masih aktif menjabat sebagai anggota Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Aceh Timur dan menerima honorium sampai September 2018 yang bersumber dari APBK Aceh Timur,” kata Komisioner Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, saat membaca putusan pendahuluan dalam sidang ajudikasi kemarin.

Sidang dipimpin oleh Komisioner Panwaslih, Marini dengan anggota sidang, Faizah (Ketua Panwaslih Aceh), Nyak Arief Fadhillah Syah, Zuraida Alwi, dan Fahrul Rizha Yusuf yang masing-masing merupakan komisioner Panwaslih Aceh. Bertindak sebagai sekretaris pemeriksa, Mahdi.

Dalam putusan itu disebutkan, pada saat pengajuan daftar calon anggota legislatif di Aceh Timur 4-17 juli 2018, serta saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon 22-31 Juli 2018, kelima nama calon anggota DPRK Aceh Timur itu tidak melampirkan beberapa syarat yang seharusnya dilampirkan oleh calon yang penghasilannya bersumber dari keuangan negara.

Informasi awal tentang adanya pelanggaran administrasi diketahui pada 20 November 2018. Oleh Ketua Panwaslih Aceh Timur, Maimun dan empatanggota lainnya, Muhammad Jafar, Saifullah, Iskandar Agani SE, dan Musliadi S Pd melakukan investigasi dan klarifikasi. “Dan ditetapkan menjadi temuan pada tanggal 27 Desember 2018,” sebut Fahrul Rizha Yusuf.

Panwaslih Aceh Timur juga melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat temuan mereka. Di antara bukti yang dilampirkan adalah, salinan foto copy surat keputusan Bupati Aceh Timur tentang penetapan pengurus MPA Periode 2015-2020, foto struktur MPA, dan foto copy daftar penerimaan honorarium MPA Aceh Timur bulan Juli-September 2018.

Karena memenuhi semua unsur laporan, Panwaslih Aceh dalam sidang kemarin menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya. “Mengadili, menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima dan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,” demikian putusan sidang pendahuluan yang dibacakan oleh Marini.

Sesuai sidang, Komisioner Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk membuktikan terkait hal itu dalam sidang ajudikasi Panwaslih Aceh. KIP Aceh Timur sebagai penyelenggara dan meloloskan kelima calon itu dalam daftar calon tetap (DCT) juga akan dimintai keterangan dan data-data.

Fahrul tak menampik, kelima calon ini memang berpeluang dicoret dari daftar jika nanti terbukti sebagaimana dilaporkan oleh Panwaslih Aceh Timur. “Itu tergantung pada proses pembuktian, jika terbukti maka salah satu putusannya bisa dicoret. Ada beberapa petitum, ini dalam proses pengkajian dan pembuktian, apapun putusannya punya landasan hukum,” katanya.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved