Salam

Program Pelatihan Harus Ada Hasilnya

Pemerintah Aceh akan mengalami booming (ledakan) kegiatan pelatihan. Ratusan paket kegiatan pelatihan plus ratusan miliar rupiah

Program Pelatihan  Harus Ada Hasilnya
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kiri) dan Ketua DPRA, Sulaiman, disaksikan Sekda Aceh, Dermawan, menandatangani Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2019 di Gedung Utama DPRA, Senin (17/12) malam.

Pemerintah Aceh akan mengalami booming (ledakan) kegiatan pelatihan. Ratusan paket kegiatan pelatihan plus ratusan miliar rupiah uang saku telah ditempatkan dalam APBA 2019 oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Hal itu disampaikan Koordinator MaTA Alfian, merujuk data yang sudah dievaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Misalnya, untuk uang transportasi dan uang saku peserta pelatihan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar, konsumsi peserta Rp 81,4 miliar, pembayaran peneliti, tenaga ahli, dan narasumber diplot Rp 112,7 miliar.

Anggaran untuk beli tas peserta pelatihan, kata Alfian, mencapai Rp 21,3 miliar. Seandainya, harga satuan tas pelatihan rata-rata seharga Rp 100.000/unit, maka jumlah tas yang dibeli sebanyak 213.000 unit. “Ini artinya ada sekitar 213.000 orang yang akan menjadi peserta pelatihannya,” sebut Alfian.

Itu baru jumlah tas, belum lagi waktu pelatihannya. Kalau untuk pelatihan biasa, jumlah harinya sekitar 1-2 hari, tapi jika untuk pelatihan guru, jumlah hari latihnya ada yang satu minggu lebih.

Di luar anggaran yang telah disebutkan MaTA itu, kata Alfian, masih ada diklat singkat, kursus, dan pelatihan untuk PNS yang alokasi anggarannya juga cukup besar, mencapai Rp 45 miliar. “Kami bukan tidak setuju dengan kegiatan tersebut, tapi pengalokasian anggarannya ada yang terlalu besar dan perlu dirasionalkan, untuk ditambahkan ke pos belanja publik,” saran Alfian.

Berdasarkan pengalaman dan fakta yang terjadi selama ini, ulas Alfian, setengah kegiatan pelatihan dilakukan tidak sesuai dengan proposal yang dibuat. Hari pelatihannya dipangkas sehingga hemat sewa hotel dan biaya konsumsi. “Tapi pertanggungjawaban keuangannya, tetap sama seperti di proposal awal,” sindir Alfian.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin yang dikonfirmasi mengenai program kegiatan pelatihan yang ada di dinasnya mengatakan, anggaran pelatihan yang terdapat di dinasnya tidak mencapai ratusan miliar, tapi hanya Rp 36,8 miliar.

Anggaran pelatihan senilai itu, lanjut Syaridin, digunakan untuk program pelatihan peningkatan mutu guru PNS, mutu guru kontrak SMA, SMK, dan SLB untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran yang diuji saat Ujian Nasional (UN). Jumlah paketnya ada sekitar 114 paket.

Pelatihan peningkatan mutu guru, menurut Syaridin, mutlak harus dilakukan setiap tahun. Tujuannya untuk menyampaikan metode mengajar terbaru, penyegaran wawasan, dan pengetahuan para guru dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serbadigital saat ini.

Kita tidak mempermasalahkan besarnya anggaran yang digunakan untuk pelatihan yang tersebar di berbagai SKPA, tetapi yang ingin kita tekankan adalah berapa besar manfaat dari kegiatan tersebut. Sebab, sepengetahuan kita program tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan, semisal untuk mendongkrak mutu guru.

Hal ini, antara lain, bisa dilihat dari belum terdongkraknya mutu pendidikan secara memuaskan di Aceh dari tahun ke tahun. Aceh sebagai salah satu daerah yang istimewa di bidang pendidikan, belum bisa melepaskan diri dari lilitan rendahnya kualitas pendidikan secara nasional.

Untuk itu, seklali lagi, kita berharap anggaran yang dialokasikan sebesar itu hendaknya benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini penting diperhatikan, terutama mengingat sumber pendapatan negara berasal dari rakyat. Nah?

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved