Solar Subsidi Diawasi Ketat

Pemkab Aceh Barat bersama DPRK dan Pertamina menyatakan akan mengawal secara ketat terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM)

Solar Subsidi Diawasi Ketat
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Ratusan jeriken kosong menumpuk di area SPDN (Solar Paket Dialer untuk Nelayan) Koperasi Perikanan Rehabilitation and Empowermant of South West Coast of Aceh (Koperkan REFCA) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya sampai Senin (1/10/2018). Kuota solar sebanyak 80 ton per bulan yang diberikan Pertamina sudah habis sejak 19 September lalu. Sedangkan kuota Oktober baru bisa ditebus, Senin (1/10/2018). 

* Kesepakatan Bersama Pemkab, DPRK, dan Pertamina

MEULABOH - Pemkab Aceh Barat bersama DPRK dan Pertamina menyatakan akan mengawal secara ketat terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi. Pengawasan dilakukan agar BBM bersubsidi itu tidak disalagunakan oleh pihak lain untuk meraup keuntungan.

Hal itu disepakati dalam pertemuan tripartit antara DPRK, Pemkab, dan Pertamina di Gedung DPRK Aceh Barat, Jumat (4/1). DPRK secara khusus memanggil Pertamina untuk menyikapi kelangkaan solar subsidi dalam beberapa hari terakhir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE didampingi Marhaban, dan dihadiri Asisten II Setdakab mewakili Bupati MS. Turut hadir, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Ridwan Yahya, Kadis Pertanian Safrizal, dan Kadis Perdagangan Intan Mulyani.

Dari Pertamina, hadir Sales Exsekutive Retail VI Pertamina Aceh, Dimas Mulyo Widyo S, ditemani Samsumir dari perwakilan Pertamina Meulaboh. Juga hadir, lima pimpinan atau pengelola SPBU/SPBUN di Meulaboh. Serta sejumlah anggota dewan seperti, Ilyas Yusuf, Bustan Ali, Mawardi, Tata Irfan, Said Mahdani, Samsul Bahri, dan Ali Hasyimi.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE meminta, Pertamina bisa menjamin ketersediaan solar subsidi di lapangan, baik untuk memenuhi kebutuhan nelayan, petani, dan angkutan umum serta penumpang. Sehingga masyarakat tidak harus antre panjang seperti yang selama ini dikeluhkan karena sulit mendapatkan solar subsidi. “Terkait penyimpangan penyaluran solar subsidi, bila ditemukan maka diteruskan saja ke polisi untuk diusut,” katanya.

Ramli SE menekankan, BBM bersubsidi itu jangan sampai digunakan oleh alat berat yang kini cukup banyak beroperasi di Aceh Barat, seperti di lokasi tambang emas ilegal yang jumlahnya diduga mencapai puluhan unit. “Tentu, persoalan solar subsidi ini harus tegas, termasuk bila ditemukan pihak SPBU melanggar yakni memberikan kepada yang tidak berhak, dicabut saja izin mereka di Aceh Barat,” tukasnya.

Dua anggota DPRK Aceh Barat, Ilyas Yusuf dan Bustan Ali, juga dengan lantang menyatakan, penyaluran solar subsidi harus diawasi supaya tepat sasaran yaitu diterima pihak yang berhak. Terhadap adanya orang yang bermain, maka mereka harus ditindak dengan tegas. “Dalam aturan sudah jelas bahwa solar diperuntukkan kepada warga yang berhak,” tandas Ilyas.

Hal senada diutarakan Asisten II Setdakab, Marhaban. Untuk itu, tegasnya, Pemkab akan membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan lebih ketat dengan melibatkan lembaga terkait, termasuk pihak kepolisian. Menurutnya, pengawasan itu penting agar solar subsidi tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak. “Mari kita awasi solar subsidi,” ajak Marhaban.

Pertemuan lanjutan
Tindak lanjut dari pertemuan kemarin disepakati akan digelar rapat selanjutnya di Pemkab Aceh Barat pada Selasa pekan depan. Pertemuan ke depan beragendakan pembahasan soal pengetatan pemberian rekomendasi sehingga solar subsidi tidak dibeli oleh orang yang berhak. Sekaligus membentuk tim khusus sehingga pengawasan BBM solar subsidi lebih tepat dan ketat. Sebab itu, pertemuan pekan depan akan dihadiri perwakilan petani, Panglima Laot, dan dinas terkait.

Kadis Pertanian, Safrizal dan Kadis DKP, Ridwan Yahya memaparkan, mereka sepakat terhadap agenda duduk bersama pekan depan, sehingga dalam memberikan rekomendasi bisa lebih cermat. “Artinya, bisa terhindar oleh ulah orang-orang yang membeli murah serta menjual kembali solar kepada pihak lain,” tandas Kadis DKP, Ridwan Yahya.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved