Jangan Loloskan Perusahaan Berapor Merah

DUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi di Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Jangan Loloskan Perusahaan Berapor Merah
IST

DUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi di Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengatakan, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu sektor penyumbang korupsi terbesar di Aceh. Oleh karena itu, MaTA dan GeRAK meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk tidak membuka ruang bagi pihak-pihak yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi pada sektor ini.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, salah satu yang benar-benar harus diperhatikan Pemerintah Aceh adalah perusahaan calon pemenang tender proyek-proyek tersebut.

Alfian menegaskan, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya melakukan pelanggaran, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai anggaran alias berapor merah, agar tidak diloloskan sebagai pemenang dalam tahun anggaran 2019 ini.

“Perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender di 2018 tapi tidak selesai mengerjakan paket dan tidak sesuai, kami harap itu tidak diloloskan, harus ada sanksi administrasi perusahaan yang telah melanggar. Perusahaan-perusahaan berapor merah ini jangan diloloskan lagi,” kata Alfian.

Alfian mengatakan, jika perusahaan berapor merah tetap diloloskan dengan alasan panitia karena telah sesuai prosedur, menurut Alfian patut diduga ada sesuatu di dalamnya. “Berarti dugaan kita, ini wilayah suapnya masih terjadi di sana,” katanya.

Menurut Alfian, fee proyek dalam tender pengadaan barang dan jasa dimulai dari lelang. Biasanya, untuk lolos dan mendapatkan pekerjaan, para empu perusahaan akan mencari berbagai cara termasuk menyuap para pemegang kuasa lelang ribuan paket tersebut. “Inilah tugas besar Plt Gubernur Aceh, kami berharap Pak Plt memberantas mafia-mafia ini. Jangan hanya memberi mandat kepada anak buah untuk memberantas, tapi Pak Plt harus turun tangan langsung untuk itu,” kata Alfian.

Terakhir, Alfian mengatakan, harus dipastikan bahwa proyek-proyek yang akan dilelang sudah ada perencanaan dengan baik. Karena pengalaman Pergub 2018, banyak proyek yang secara perencanaan tidak selesai tapi tetap ditender kemudian ditunda pengerjaannya dan ujung-ujungnya tidak siap. “Kali ini dugaan kita banyak paket yang anggarannya besar tapi perencanaanya belum selesai,” pungkas Alfian.

Koordinator GeRAK, Askhalani mengatakan, Pemerintah Aceh harus komit untuk melakukan perubahan atas proses e-procruitmen yang baik sebagaimana usulan yang telah dirumuskan oleh tim Korsupgah KPK-RI. “Masukan-masukan terdiri dari proses pengadaan yang terbebas dari praktik korupsi, karena hasil kajian menemukan bukti bahwa korupsi Aceh dominan dari sektor pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Kedua, proses pengadaan harus terbebas dari konflik of interes, karena berkaca pada kasus korupsi 2018 dengan terdakwa mantan gubernur Aceh disebabkan dari proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagaimana hasil kajian GeRAK Aceh, menemukan fakta bahwa sektor ini adalah pendorong utama korupsi atas dana otsus dan atau DOKA.

Ketiga, lanjut Askhalani, pengadaan dengan mekanisme taat asas dan terbebas konflik of interes akan memberi dampak ekonomi yang baik bagi publik, karena semua orang bisa berkompetisi untuk mendapatkan paket pekerjaan. Sebab selama ini diketahui adanya dugaan mafia atau broker proyek dalam pengadaan khususnya di unit ULP.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved