Salam

Harus Ketat, Pengawasan Proyek di Tahun Politik

Pemerintah Aceh mengumumkan pelelangan 1.373 paket proyek tahun 2019 dengan total nilai sekitar Rp 3,5 triliun

Harus Ketat, Pengawasan Proyek di Tahun Politik
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kiri) dan Ketua DPRA, Sulaiman, disaksikan Sekda Aceh, Dermawan, menandatangani Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2019 di Gedung Utama DPRA

Pemerintah Aceh mengumumkan pelelangan 1.373 paket proyek tahun 2019 dengan total nilai sekitar Rp 3,5 triliun. Paket kegiatan yang diumumkan dan segera ditender itu antara lain pengadaan konstruksi 699 paket senilai Rp 2,96 triliun, barang 333 paket senilai Rp 267,48 miliar, jasa konsultasi 304 paket senilai Rp 172,95 miliar, dan jasa lainnya 37 paket senilai Rp 63 miliar.

Pengumuman paket kegiatan tahun 2019 pada minggu pertama Januari 2019 ini dilakukan guna mempercepat realisasi anggaran supaya berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. “Semakin cepat dimulai kegiatan atau proyek APBA, makin kecil risiko tidak selesainya kegiatan tersebut pada akhir tahun,” ungkap pejabat Pemerintah Aceh.

Menanggapi pengumuman itu, dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi di Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengatakan, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu sektor “penyumbang” korupsi terbesar di Aceh. Karena itu, MaTA dan GeRAK meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk tidak membuka ruang bagi pihak-pihak yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi pada sektor ini.

Salah satu yang benar-benar harus diperhatikan Pemerintah Aceh adalah perusahaan calon pemenang tender proyek-proyek. Alfian, aktivis dari MaTA menegaskan, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya melakukan pelanggaran, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai anggaran alias “berapor merah”, agar tidak diloloskan sebagai pemenang tahun ini.

Menurut Alfian, fee proyek dalam tender pengadaan barang dan jasa dimulai dari lelang. Biasanya, untuk lolos dan mendapatkan pekerjaan, para empu perusahaan akan mencari berbagai cara termasuk menyuap para pemegang kuasa lelang ribuan paket tersebut. “Inilah tugas besar Plt Gubernur Aceh, kami berharap Pak Plt memberantas mafia-mafia ini,” kata Alfian.

Koordinator GeRAK, Askhalani mengatakan, proses pengadaan harus terbebas dari conflict of interes, karena berkaca pada kasus korupsi 2018 dengan terdakwa mantan gubernur Aceh disebabkan dari proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagaimana hasil kajian GeRAK Aceh, menemukan fakta bahwa sektor ini adalah pendorong utama korupsi atas dana otsus dan atau DOKA.

Yang lebih riskan lagi, tahun 2019 ini adalah tahun politik. Pemilihan Ptresiden dan pemilihan anggota legislatif berlangsung bersamaan. Dan, sebagian besar caleg adalah orang-orang yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPRK, DPRA, dan DPR-RI. Mereka butuh dana besar untuk mendapatkan kursi dewan. Jadi, dikhawatirkan, oknum-oknum anggota dewan inilah yang bermain mulai proses penganggaran sampai ke realisasi proyek.

Untuk mencegah penyelewengan anggaran, maka pengawasan harus sangat ketat, bukan saja oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK, tapi masyarakat, LSM, dan pers harus memberi perhatian serius di tahun politik ini. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved