Irwandi Bantah Pengakuan Fajri

Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir Fajri MT mengaku pernah mengirimkan uang Rp 25 juta kepada Steffy Burase selaku tenaga ahli Aceh

Irwandi Bantah Pengakuan Fajri
SIGID KURNIAWAN
TERDAKWA kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dan kasus penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Irwandi Yusuf (kiri) bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1). Sidang Gubernur nonaktif Aceh tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

* Terkait Transfer Uang untuk Steffy

JAKARTA - Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir Fajri MT mengaku pernah mengirimkan uang Rp 25 juta kepada Steffy Burase selaku tenaga ahli Aceh Maraton atas permintaan Gubernur Irwandi Yusuf. Saat itu rombongan Steffy sedang di Jepang dalam rangka promosi Aceh Maraton dan dilaporkan kehabisan uang.

“Saya tidak pernah minta agar dikirimkan uang Rp 25 juta. Saya tidak pernah minta bantu begitu,” tukas Irwandi Yusuf membantah pengakuan Fajri dalam sidang lanjutan terdakwa Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Saiful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/1).

Terdakwa Hendri Yuzal adalah mantan ajudan Irwandi Yusuf dan T Saiful Bahri merupakan pengusaha asal Aceh. Pengakuan Fajri disampaikan saat tampil sebagai saksi dalam sidang tersebut. Selain Fajri, saksi yang didengarkan keterangannya dalam sidang kemarin adalah Kepala BPKS Sayed Fadhil, mantan Kadispora Musri Idris, dan Kadis Sosial Alhudri.

Ditelepon Steffy
Menjawab pertanyaan jaksa KPK, Ir Fajri mengakui Steffy pernah menelepon dirinya agar mengirimkanuang. “Apakah Gubernur Irwandi Yusuf juga pernah meminta untuk mengirimkan uang bantuan kepada Steffy, “ tanya jaksa. Pertanyaan ini dijawab pernah oleh Ir Fajri. Tapi jawaban ini yang kemudian disanggah oleh Irwandi Yusuf. Fajri mengaku mentransfer Rp 25 juta melalui fasilitas mobile banking. “Ya saya kirimkan Rp 25 juta ke Steffy,” kata Fajri.

Sebelumnya, lanjut Fajri, dirinya juga telah mengirimkan uang Rp 10 juta kepada Steffy Burase atas permintaan terdakwa T Saiful Bahri. “Uang dikirimkan ke rekening perusahaan Steffy. Alasannya mereka sedang melakukan promosi di Jepang dan kehabisan uang,” ulang Ir Fajri.

Jaksa KPK mempertanyakan, apakah dana yang dikirimkan itu sebagai pinjaman atau bantuan, Fajri mengatakan, ia tidak terlalu mempermasalahkan. “Saya ikhlas saja. Kalau nanti tidak dikembalikan, ya saya ikhlas saja,” jawab Fajri yang sebelumnya menjabat Plt Kepala BPKS Sabang. Menjawab jaksa, Fajri mengaku Gubernur Irwandi pernah menyerahkan daftar paket pekerjaan dan namanama perusahaan. “Pernah dikontak melalui WA oleh Pak Gubernur. Tapi disebutkan harus sesuai syarat berlaku,” ujar Fajri.

Oleh Fajri, pesan WA Gubernur Irwandi diteruskan ke ketua pokja. “Saya katakan jika sesuai syarat berlaku,” sambung Fajri. Permintaan serupa iakui Fajri juga pernah diterimanya dari T Saiful Bahri,yang ia kenal sejak 2008 sebagai pengusaha. “Tapi perusahaan yang diajukan tidak menang,” kata Fajri. Mantan kepala dinas Pemuda dan Olahraga, Musri Idris mengakui untuk promosi Aceh Maraton pernah diselenggarakan di Car Free Day Jakarta. Musri mengatakan, kegiatan tersebut dibiayai oleh Dinaspora Aceh.

“Tapi kegiatanpromosi yang di Jepang tidak kita bayarkan, karena tidak lengkap dokumennya,” cerita Musri. Kedudukannya sebagai Kadispora kemudian digantikan oleh Darmansyah. Musri juga menceritakan untuk mempersiapkan Aceh Maraton pernah rapatdi The Pade Hotel. Rapat berlangsung sampai pukul 02.00 malam. “Hadir Pak Gubernur di rapat itu,” kata Musri. Dalam rapat itu diputuskan anggaran disandingkan antara Dispora dan BPKS Sabang.

“Juga dibahas kegiatan promosi Aceh Maraton di Nagoya, Kuala Lumpur, dan Jakarta,” ujar Musri saat menjawab pertanyaan pengacara Irwandi Yusuf. Sementara itu, Kadis Sosial Aceh Alhudri ditanya perihal alokasi dana DOKAdi Dinas Sosial sejumlah Rp 28,6 miliar. Namun menurut Alhudri tidak bisa dilaksanakan semua. Yang terserap hanya Rp 11 miliar. “Selebihnya harus dikembalikan ke kas negara. Tidak bisa dilaksanakan yang lainnya sebab tak sesuai syarat,” jelas Alhudri.

Kepala BPKS Sayed Fadhil menjelaskan, BPKS mengalokasian anggaran Rp 2,7 miliar untuk kegiatanAceh Maraton. “Tapi akhirnya tidak bisa dilaksanakan, karena tendernya gagal,” kata Sayed Fadhil. Saat ditanya majelis hakimapakah gagalnya tender tersebut karena gubernur tertangkap tangan? Dijawab Sayed Fadhil tidak ada hubungannya. “Tender gagal karena tidak cukupwaktu tender. Kami menggunakan rupiah murni bukan dana DOKA,” kata Sayed Fadhil.

Tidak minta fee
Keempat saksi menegaskan bahwa gubernur Irwandi Yusuf tidak pernah minta fee dari kegiatan proyek DOKA. Penegasan ini diutarakan para saksi saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Irwandi Yusuf. “Tidak pernah dipanggil untuk mengarahkan proyekdi BPKS. Juga tidak pernah menerima ajudan Hendri Yuzal sebagai utusan Irwandi Yusuf untuk meminta proyek,” jawab Ir Fajri.

Jawaban serupa juga diutarakan oleh Sayed Fadhil, Musri Idris, dan Alhudri. “Tidak pernah minta fee atau mengarahkan proyek,” tandas Musri.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved