Opini

Menanti Solusi Baitul Mal

BAITUL Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) dan jaringan mereka di berbagai tingkatan adalah lembaga besar

Menanti Solusi Baitul Mal
Usaha menjahit sistem konveksi milik Baitul Mal Pidie, Senin (11/1), tidak beraktivitas setelah dibekukan. SERAMBI/M NAZAR 

Oleh Saifuddin A. Rasyid

BAITUL Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) dan jaringan mereka di berbagai tingkatan adalah lembaga besar tapi secara institusional terkesan lemah. Lemah ketika ia dihadapkan pada tanggung jawab yang besar dan harapan masyarakat yang besar. Sebagai lembaga strategis “plat merah” yang mengelola aset umat Islam di Aceh, Baitul Mal belum memperlihatkan “sepak terjang” yang mengesankan, masih terkesan biasa-biasa saja. Padahal, di luar sana umat mengelu-elu dan butuh.

Kini, angin segar sedang bertiup, sepoi. Ada harapan baru ketika saat ini Baitul Mal sedang berbenah; menyesuaikan fondasi yang telah lama diketahui tidak memadai. Sebagai lembaga turunan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Baitul Mal diberi wewenang mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya, yang beroperasi berdasarkan Qanun No.10 Tahun 2007. Berdasarkan itu dibentuk badan pelaksana (Bapel) untuk menjalankan kebijakan Baitul Mal.

Pada sisi lain zakat, wakaf dan harta agama lainnya yang masuk ke Baitul Mal diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD), baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan administrasinya dipimpin secara terpisah oleh satu sekretariat semacam SKPA (Dinas) yang dijalankan berdasarkan mekanisme aturan keuangan, bukan dengan Qanun No.10 Tahun 2007. Belum lagi di sana ada UU terpisah dan peraturan pemerintah terkait yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf yang juga bersentuhan dengan masalah ini.

Dari sinilah muncul titik lemahnya Baitul Mal. Energi telah terlebih dulu habis terkuras untuk mengurus diri sendiri, sebelum manfaat kehadiran Baitul Mal sampai ke mustahik yang membutuhkannya. Pergerakan birokrasi Baitul Mal dalam waktu yang lama seakan tidak sejalan dengan rintihan kebutuhan mustahik yang menanti di luar sana.

Meski sudah di ujung penantian harapan baru telah pun tiba. Qanun baru Baitulmal yang segera keluar sebagai satu peraturan daerah semoga akan membuka titik titik beku pengelolaan Baitulmal. Ada setidaknya tiga peluang yang diharap berjalan seiring dengan lahirnya qanun baru itu, yaitu: Pertama, konsolidasi kelembagaan sebagai funding agency; Kedua, no cash policy, dan; Ketiga, zakat community development. Konsolidasi penguatan kelembagaan (institusionalisasi) Baitul Mal penting, agar lembaga itu profesional; mengedepankan efektivitas dan efesiensi, transparansi, hemat birokrasi, dan adaptif pada kemajuan teknologi.

Baitul Mal bukanlah lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki unsur dan karakteristik yang sah berdasarkan UU Keuangan. Baitul Mal bukan pula LSM yang memiliki cukup energi dan strategi untuk bergerak di level grass root dalam menyelesaikan sendiri berbagai masalah masyarakat yang ada. Tetapi Baitul Mal seyogianya adalah lembaga pendanaan (funding agency) atau semacam lembaga permodalan ventura (venture capital) dalam dunia usaha.

Kebijakan no cash
Kebijakan tanpa uang (no cash policy) ini untuk membangun kemandirian dan harga diri mustahik. Setidaknya banyak orang berasumsi bahwa Baitul Mal memberi uang cash kepada mustahik. Seandainya anggapan ini benar maka sesungguhnya praktik semacam ini adalah keliru. Keliru apabila dibandingkan dengan keharusan membangun kemandirian dan menjaga martabat mustahik.

Adalah tercela prilaku seseorang yang tangannya selalu di bawah, yaitu meminta-minta atau menanti belas kasih orang lain, padahal tangan di atas itu lebih baik (mafhum hadis Rasulullah saw). Orang dengan prilaku tagan di bawah ini secara psikologis telah menutup diri mereka dengan batasan batasan yang sempit. Padahal Allah Swt telah sejak alam azali membebaskan manusia menjadi makhluk mulia (QS. At-Tin: 5-6).

Tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga melanggengkan nilai kerendahan manusia bila Baitul Mal melayani peminta-minta, dan atau bahkan ketika membuka loket khusus di Baitul Mal menanti mustahik datang menjemput uang mereka. Memang kebiasaan meminta (meugadee) dalam masyarakat kita telah mendapat tempat tersediri dan seperti tak ada yang hendak menggugat. Kebiasaan ini seakan telah dilatih sejak kecil, bahkan sejak bayi. Memberi uang. Memberi hadiah adalah anjuran Nabi saw, karena ia dapat meningkatkan kasih sayang (mafhum hadis), tatapi memberinya dalam bentuk uang cash, ternyata diyakini berdampak negatif.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved