Salam

Aceh Kebanyakan PNS tak Produktif

LSM antikorupsi, GeRAK Aceh, menyorot secara mendalam tentang banyaknya tenaga kontrak di lingkungan

Aceh Kebanyakan PNS tak Produktif
SERAMBINEWS.COM
Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK), Askhalani 

LSM antikorupsi, GeRAK Aceh, menyorot secara mendalam tentang banyaknya tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Provinsi Aceh. Keberadaan mereka yang over itu, selain sangat membebani APBA juga berefek kian tidak produktifnya para pegawai negeri sipil (PNS) di SKPA-SKPA. Beberapa hari lalu ada 500-an pegawai kontrak di lingkungan Kantor Gubernur yang “dirumahkan”, antara lain untuk penghematan anggaran dan optimasilisasi PNS yang ada sekaligus rasionalisasi pegawai.

“Kita mendorong Plt Gubernur Aceh melakukan evaluasi dan rasionalisasi kebutuhan tenaga kontrak. Pengurangan hanya dilakukan pada dinas atau SKPA yang secara materi kerja tidak terlalu urgen,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SH.

Menurut catatan LSM itu, total tenaga kontrak yang tersebar di 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh mencapai 8.904 orang. Terbanyak berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 1.922 orang. Dari total tersebut, ada beberapa dinas yang dinilai masih membutuhkan tenaga kontrak dalam jumlah besar, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh serta Polisi Hutan (Polhut). “Kalau kita kurangi dengan jumlah yang sangat dibutuhkan seperti di Satpol PP dan WH serta dengan tim Polhut, maka masih ada 6.102 tenaga kontrak yang harus dievaluasi karena angka ini sangat tinggi,” kata aktivis LSM ini.

Kalau dikalikan jumlah tenaga kontrak dengan kebutuhan anggaran yang dikeluarkan setiap bulan (8.904 orang x UMP), maka Pemerintah Aceh harus mengeluarkan anggaran pembayaran gaji tenaga kontrak sebesar Rp 2,4 miliar per bulan atau Rp 28,8 miliar setahun untuk menggaji para tenaga kontrak yang proses rekruitmennya tidak terbuka. “Hanya bermodalkan kedekatan personal dengan orang dalam. Bahkan sebagian besar tenaga kontrak adalah keluarga dekat pejabat yang ada di dinas bersangkutan.”

Sebetulnya, di Aceh ini bukan hanya kelebihan tenaga kontrak, tapi juga kelebihan PNS. Akibatnya, anggaran banyak tersedot untuk menggaji para PBNS yang tidak produktif setiap bulan. Fenomena kelebihan pegawai ini terjadi di banyak kabupaten kota dalam Porovinsi Aceh. Akan tetapi, dalam kondisi kelebihan PNS dan honorer, tak jarang para bupati dan wali kota bermohon tambahan pegawai setiap tahun.

Kesalahan pertama adalah pada pemilihan tipe organisasi pemerintahan. Daerah yang seharusnya memilih organisasi pemerintahan berstruktur ramping, umumnya memilih organisasi yang gemuk. Karenanya, yang terjadi kemudian adalah jumlah pejabat struktural kebanyakan hingga ke fungsional yang nggak ada kerjaan ikut menumpuk.

Oleh sebab itu, organisasi-organisasi pemerintahan di Aceh, termasuk DPRA dan DPRK harus merasionaliasi kembali –audit job– jumlah pegawainya, termasuk tenaga kontrak, agar anggaran yang dikeluarkan untuk aparatur pelayanan benar-benar effisien. Sia-sia jika harus menggaji aparatur yang hanya duduk di depan game komputer atau warung kopi setiap bulan.Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved