Proyek SUTT Sudah Berizin

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara Utara memastikan bahwa proyek pembangunan tower

Proyek SUTT Sudah Berizin
SERAMBI/KHALIDIN
LOKASI taman hutan rakyat (Tahura) Lae Kombih di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang terkena proyek pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT PLN Unit Induk Pembangunan II Medan, Sumatera Utara (Sumut) di wilayah Kota Subulussalam. Foto direkam, Sabtu (5/1). 

* Lintas Sidikalang-Subulussalam

SUBULUSSALAM - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara Utara memastikan bahwa proyek pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sidikalang-Subulussalam telah dilengkapi izin, termasuk untuk kawasan. Hal itu disampaikan Adi Suheri, penanggung jawab perizinan masalah lingkungan dan kehutanan PT PLN UIP Sumbagut kepada Serambi, Selasa (8/1), via telepon seluler.

Menurut Adi, berbagai perizinan sudah mereka miliki, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menyangkut izin di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Lae Kombih, Desa Jontor-Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, pihak PLN sedang mengajukan permohonan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Permohonan Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kehutanan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 7 Desember 2018, meskipun pekerjaannya sudah berlangsung lama.

Ketika ditanyai mengapa pengajuan PKS baru dilakukan, Adi menjawab bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenHLK/SETJEN/KUM.1/6/2017, ada beberapa item persyaratan mengajukan PKS yang harus dipenuhi. Mengingat proyek SUTT merupakan program strategis untuk kepentingan umum, PLN baru mengajukan hal itu saat kegiatan pembangunan telah berlangsung. “Karena itu di Permen kan banyak yang harus dilengkapi dulu,” ujar Adi.

Dikatakan, rekomendasi untuk penandatanganan PKS dari Menteri LHK di Bogor. Namun, kata Adi, PLN tidak mungkin menunggu rekomendasi dari Menteri LHK dan penandatanganan PKS selesai lantaran prosesnya cukup panjang. Apalagi ini merupakan proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Yang jelas, kada Adi, Amdal-nya sudah terlebih dahulu dilaksanakan.

Ketika ditanyai jumlah tower yang dibangun, Adi mengaku tidak tahu pasti, karena bentangannya panjang, mulai dari Gardu Induk (GI) Sidikalang hingga GI Subulussalam. Selain itu, Adi selama ini hanya membidangi proses perizinan lingkungan dan kehutanan. Namun, diperkirakan lebih dari 300 gardu.

Kecuali itu, Adi membantah pihaknya akan mengganti rugi tanah di sekitar bangunan tower berdiri dalam kawasan Tahura. Ganti rugi, tandas Adi, hanya pada lahan masyarakat di luar areal Tahura. “Kalau di Tahura mana ada ganti rugi lahan, yang ada itu di luar Tahura, di tempat tower yang terkena tanah masyarakat, karena ini akan digunakan sebagai hak milik PLN,” pungkas Adi.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Subulussalam kepada wartawan menyatakan, proyek pembangunan tower SUTT di wilayah Subulussalam belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Maryudi, PLN hanya mengurus IMB untuk proyek Gardu Induk (GI) di Kecamatan Penanggalan. “Kalau IMB tower tidak ada, yang ada diurus ke kami (DPMPPTSP) hanya IMB GI,” kata Maryudi.

Maryudi mengatakan, sejatinya semua bangunan wajib memiliki IMB tanpa terkecuali, termasuk proyek SUTT yang sebagian masuk ke wilayah Subulussalam. Tetapi, lanjut Maryudi, sampai saat ini semua menara atau tower SUTT PLN di sana belum dilengkapi IMB.

Dikatakan, sesuai UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, tidak ada pengecualian, seluruh bangunan termasuk tower wajib memiliki IMB. “Tak ubah seperti tower telekomunikasi yang harus ada IMB-nya. Tower SUTT itu harusnya juga ada IMB. Kalau kami, ya kan hanya menunggu, bukan petugas eksekusi, “ Maryudi.

Lebih jauh, Maryudi menjelaskan bahwa meski semua perizinan telah dilengkapi, tetap harus ada IMB. Menurut Maryudi, IMB tersebut harus dari Subulussalam, karena merupakan wilayah Subulussalam.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved