Plt Gubernur Aceh “Goyang” Posisi Sayed Fadhil dari Kepala BPKS  

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengusulkan pergantian Dr Sayid Fadhil MH dari jabatan Kepala BPKS Sabang.

Plt Gubernur Aceh “Goyang” Posisi Sayed Fadhil dari Kepala BPKS  
Dok. Serambinews.com
Kepala BPKS Sayed Fadhil (dua kiri), Minggu (25/3/2018) bersama Wali Kota Sabang Nazaruddin (tiga kiri), Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang Fauzi Umar (kiri) serta Deputi Umum Muslem Daud (kanan) menunjuk ke arah Teluk Sabang yang menjadi target pembenahan tata ruang. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Nova Iriansyah, mengusulkan pergantian Dr Sayid Fadhil MH dari jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Usulan tersebut juga telah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari DPRA.

Pergantian itu tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap kinerja manajemen BPKS yang dinilai sangat lemah.

Dari informasi yang diterima Serambinews.com, Kamis (10/1/2019), Nova Iriansyah juga telah menyiapkan pengganti Sayed Fadhil, yaitu Ir Razuardi Ibrahim yang akrab disapa Essek sebagai Plt Kepala BPKS.

Baca: Dorong Aktivitas Ekonomi, BPKS Sabang Bentuk Pokja

Salah satu anggota DKS, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali yang ditanyai Serambinews kemarin membenarkan perihal usulan pergantian tersebut.

Dia menjelaskan, pergantian itu dilakukan karena selama ini Sayed Fadhil kerap bertindak one man showdalam menjalankan tugasnya.  

“Iya benar. Memang berdasarkan permintaan Plt Gubernur setelah dilakukan pembinaan dan teguran terhadap beberapa pelanggaran (yang dilakukan Sayed Fadhil). Plt meminta pendapat DPR sebagai bahan pertimbangan untuk mengantikan Kepala BPKS, Sayed Fadhil,” katanya.

Baca: Tim Polda Aceh Bekuk Anggota KPK Gadungan di Yogyakarta, Pernah Intimidasi Pejabat BPKS Sabang

Nova mengusulkan pergantian Sayed Fadhil setelah mempelajari hasil evaluasi dari Tim Dewan Pengawas BPKS terhadap manajemen BPKS.

Mawardi mengungkapkan, banyak sekali persoalan di lembaga itu, di antaranya mutasi tanpa persetujuan DKS dan pelaksanaan kegiatan yang tidak dimusyawarahkan. (*)

 Berita selengkapnya baca Harian Serambi Indonesia edisi Jumat (11/1/2019).

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved