Forum Induk Pengobatan Tradisional Indonesia Temui Anggota DPR RI asal Aceh

Pertemuan itu terkait permasalahan PP 103 Tahun 2014, yang dinilai membelenggu para Pengobat Tradisional di Indonesia.

Forum Induk Pengobatan Tradisional Indonesia Temui Anggota DPR RI asal Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Para pengurus FIPTI bersama anggota DPR RI asal Aceh Nasir Djamil dan Muslim. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Forum Induk Pengobat Tradisional Indonesia (FIPTI) temui anghota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil dari PKS dan Muslim dari Demokrat, Kamis (10/1/2019).

Pertemuan berlangsung di Ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gedung DPR RI, Senayan, difasilitasi oleh Zulkifli Ibrahim SEAk CA, CPA dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan Aceh di Jakarta.

Pertemuan itu terkait permasalahan PP 103 Tahun 2014, yang dinilai membelenggu para Pengobat Tradisional di Indonesia.

Baca: Viral Video! Tak Siap Menikah karena Dijodohkan, Pengantin Wanita Menangis Minta Pulang saat Resepsi

Baca: Angin Kencang Terbangkan Atap Seng Rumah Keuchik Suak Indrapuri di Aceh Barat

Baca: Tiga Calon Sekda Aceh Diajukan ke Presiden, Bukan Nama-nama yang Beredar di Medsos

Pada kesempatan tersebut disampaikan Empat Pilar Tuntutan FIPTI yang dibacakan oleh Ketua FIPTI, B Mahendra dan Wakil Ketua FIPTI, Jim Paul Mamahit, yaitu:

  1. Mengingat bahwa pengobatan tradisional berakar pada aspek tradisi, turun-temurun, aspek Sosial budaya, etnik dan agama, maka Pengobat Tradisional harus berdiri sendiri berdasarkan keilmuan tradisionalnya dan tanpa harus dibenturkan dan atau harus dicampur- adukan dengan keilmuan pengobatan konvensional.
  2. Karena dasar keilmuan Pengobatan Tradisional adalah bermuara pada nilai nilai empiris yang turun-menurun, maka perlu diberi kebebasan untuk menentukan jenis pendidikannya sendiri yakni melalui lembaga pendidikan Non Formal atau kursus-kursus yang disesuaikan dengan program Kementrian Pendidikan (Leveling) tanpa harus dipaksakan untuk kuliah D3.
  3. Dengan pengetahuan dan dasar keilmuan tradisionalnya, maka Pengobat Tradisional diberikan keleluasaan melakukan praktek pengobatannya baik invasif maupun non invasif sesuai dengan batas-batas keilmuannya sebagai pengobat tradisional.
  4. Pengobat Tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan-batasan yang wajar berdasarkan SOP tiap-tiap OrPro dan Pengobat Tradisional diberi peran dalam deteksi dini dan monitoring tanda penyakit dengan alat periksa yang telah digunakan masyarakat umum (termometer, timbangan, tensimeter digital, periksa gula darah mandiri) dan diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan metoda pengobatannya dengan batasan-batasan yang wajar. Metode pemakaian alat kesehatan umum dapat diajarkan oleh tenaga kesehatan sebagai bagian pemberdayaan Battra dalam deteksi dini dan monitoring mandiri penyakit.

Jim Paul Mamahit menambahkan bahwa ada sejumlah Undang-Undang yang bertentangan dengan PP 103 Tahun 2014, yaitu antara lain: UU Sisdiknas 2003, Nomor 29 Tahun 2003, Pasal 55, Pendidikan Berbasis Masyarakat. Pasal 55, BAB xvi, Evaluasi, Akreditasi & Sertifikasi; Permen Nomor 73 Tahun 2013, Pasal 3 tentang Kesetaraan; SKKNI PerMenNaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Keppres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Level.(*)

Baca: Harga Tiket Pesawat dari dan ke Aceh Mahal, Pimpinan DPRA Surati Dirut PT Garuda Indonesia

Baca: Ular Piton Ukuran Jumbo Lilit Ibu dan Anak di Gunungkidul, Begini Kronologinya

Baca: Mantan muncikari Tampil di Hotman Paris Show, Ungkap Ada Artis yang Dibooking 20 Menit Rp150 Juta

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved