Aceh Utara Evaluasi 4.186 Honorer

Pemkab Aceh Utara akan mengevaluasi 4.186 tenaga honorer yang berada di Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK)

Aceh Utara Evaluasi 4.186 Honorer
Sekitar dua ratusan Honorer K-2 di Bireuen, melakukan demo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Kamis (20/2) kemarin. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait hasil pengumuman CPNS K-2 yang dinilai mereka penuh permainan. SERAMBI/FERIZAL HASAN 

LHOKSUKON - Pemkab Aceh Utara akan mengevaluasi 4.186 tenaga honorer yang berada di Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) dan di tingkat kecamatan dalam waktu dekat. Jumlah tersebut terdiri atas tenaga kontrak 2.220 orang dan tenaga bakti murni 1.966 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak berada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara.

“Kita sudah minta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara untuk merekap jumlah tenaga kontrak. Setelah diperoleh data berapa jumlahnya, kita akan evaluasi nantinya yang dilakukan oleh tim,” kata Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf kepada Serambi, Jumat (11/1).

Disebutkan, tujuan evaluasi untuk memastikan apakah tenaga honorer yang dikontrak selama ini masih aktif bekerja. Selain itu, juga untuk melihat apakah penempatannya sesuai dengan kemampuan atau disiplin ilmu yang dipelajari sebelumnya. “Penempatan harus sesuai dengan kemampuanya,” ujar Wakil Bupati Aceh Utara itu.

Tujuan lainnya dilakukan evaluasi agar jumlah tenaga honorer di suatu instansi sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga tidak membebani keuangan Pemkab. Oleh karena itu juga dibutuhkan job description yang jelas. “Evaluasi ini akan kita lakukan setelah proses seleksi terhadap tujuh pejabat eselon II yang sudah kosong, karena sudah memasuki pensiun dan faktor lain. Kemungkinan Februari atau Maret,” ujar Wabup.

Kepala BKPSDM Aceh Utara Syarifuddin kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, jumlah tenaga honorer terbanyak di Disdikbud dan Dinas Kesehatan, karena kedua instansi tersebut memiliki unit di tingkat kecamatan, seperti puskesmas dan sekolah. “Data jumlah tenaga honorer 4.186 orang itu yang tercatat tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 belum kita buat SK, karena masih menunggu arahan dari pimpinan,” katanya.

Disebutkan, jumlah tenaga kontrak dan tenaga kontrak bakti murni itu berasal dari semua SKPK dan kecamatan. “Jadi, nanti setelah kita rekap baru bisa diketahui jumlah di tahun 2019, setelah kita bandingkan dengan data 2018. Apakah berkurang atau bertambah akan ketahuan,” ujar Syarifuddin.

Perlu Ditinjau Kembali
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Zubir HT kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, Pemkab harus mengkaji kembali jumlah tenaga honorer di Aceh Utara dan penempatannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Bila perlu dilakukan tes ulang untuk melihat kemampuan sebelum diperpanjang masa kerjanya.

“Tenaga honorer memang mutlak dibutuhkan, hanya perlu kajian yang mendalam,” kata Zubir. Di menyontohkan kasus di Langkahan. Ada sekolah yang hanya memiliki dua pegawai, sementara yang dibutuhkan 9 pegawai. Sedangkan di instansi lain justru kelebihan tenaga honorer. “Karena itu, penempatan mereka harus ditinjau kembali, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” tandasnya.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved