Dana Yayasan UGL Diaudit

Pihak Inspektorat Aceh Tenggara (Agara), Jumat (11/1), menurunkan tim auditor untuk memeriksa (mengaudit) dana Yayasan

Dana Yayasan  UGL Diaudit
Mahasiswa yang tergabung dalam Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, Kecamatan Babusssalam, Aceh tenggara, melakukan demo di depan Kampus mereka di Komplek Pelajar Babussalam, Selasa (28/1) . Demontran menuntut Rektor UGL dicopot, hapuskan uang kuliah dan kutipan lain yang memberatkan mahasiswa/i serta pejabat UGL yang merangkat jabatan harus memilih serta audit dana di UGL Kutacane. SERAMBI/ASNAWI 

* Ekses Aksi Demo Mahasiswa
* Bupati tak Mau Berkomentar

KUTACANE - Pihak Inspektorat Aceh Tenggara (Agara), Jumat (11/1), menurunkan tim auditor untuk memeriksa (mengaudit) dana Yayasan Universitas Gunung Leuser (UGL) tahun 2017/2018, untuk mengetahui penyebab tertunggaknya gaji para dosen.

Pelaksanaan audit tersebut merupakan akses dari aksi demonstrasi mahasiswa sehari sebelumnya yang menuntut agar pihak yayasan segera membayar gaji dosen yang tertunggak selama 14 bulan. Akibatnya, banyak dosen yang mengundurkan diri sehingga kegiatan perkuliahan menjadi tidak efektif.

“Berdasarkan perintah bupati, kita telah membentuk tim dan menurunkan tim auditor,” kata Kepala Inspektur Agara, Abdul Kariman, kepada Serambi, Jumat kemarin.

Tim audit lanjutnya, akan memeriksa kucuran dana pemerintah yang diterima pihak yayasan tahun 2017/2018. Tim yang diturunkan berjumlah empat orang dengan masa kerja selama lima hari. Tim audit ini dipimpin oleh Eva Irawati.

“Kita akan memeriksa dana di Yayasan UGL Kutacane yang menyebabkan 14 bulan gaji dosen tidak dibayarkan,” imbuh Abdul Kariman. Selain itu, pihaknya juga akan mencari tahu penyebab tertunggaknya pembayaran gaji dosen pada tahun 2017.

Pemeriksaan tersebut dimungkinkan karena adanya MoU antara pihak Yayasan UGL Kutacane dengan Pemerintahan Kute (desa). Untuk diketahui, sebagian mahasiswa yang kuliah di UGL merupakan utusan dari desa-desa di Agara.

Biaya perkuliahan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) para mahasiswa utusan desa tersebut ditanggung oleh masing-masing desa yang bersumber dari dana desa. Tahun 2018, total biaya SPP yangdibayarkan dari dana desa mencapai Rp 1,2 miliar.

“Lima hari kita audit dan kita akan laporkan hasilnya kepada Bupati Agara,” ucap Abdul Kariman.

Sementara itu Bupati Agara, Raidin Pinim MAP, saat Serambi meminta tanggapannya, menyatakan enggan memberikan komentar. “Saya tidak berkomentar lah,” kata Bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, seratusan mahasiswa UGL Kutacane, Kamis (10/1), menggelar demo di Kantor Bupati Agara menuntut pembayaran gaji dosen yang telah tertunggak selama 14 bulan. Para mahasiswa ini datang dengan mengusung berbagai poster dari kampus UGL yang jaraknya sekitar dua kilometer.

Kedatangan demonstran tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Agara, Muhammad Ridwan. Para mahasiswa lantas melakukan orasi secara bergantian. “14 bulan gaji dosen kami tidak dibayarkan dan perkuliahan tidak efektif, apalagi dosen kami ramai-ramai mengundurkan diri,” ungkap salah seorang pendemo, Sulkis, dalam orasinya.

Para mahasiswa meminta agar gaji para dosen tersebut segera dibayarkan demi kemajuan dan kelanjutan perkuliahan di UGL Kutacane. Ia juga meminta Bupati Agara, Raidin Pinim, agar mengevaluasi kepengurusan Yayasan UGL Kutacane.(as)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved