Panwaslih Aceh Timur belum Temukan Pelanggaran APK

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Aceh Timur belum menemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK)

Panwaslih Aceh Timur belum Temukan Pelanggaran APK
serambinews.com
Personel Panwaslih Pidie Jaya, Jumat (9/11/2018), menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi materi kampanye, yakni memuat gambar Buraq-Singa yang merupakan lambang organisasi separatis yang pernah ada di Aceh. 

IDI - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Aceh Timur belum menemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) miik para caleg DPRK.

Ketua Panwaslih Aceh Timur, Maimun, Jumat (11/1) mengatakan menerima dua laporan perusakan APK caleg DPRK, tetapi tidak memenuhi syarat untuk diproses.

“Setelah dikaji oleh tim Gakkumdu, laporan dari Panwaslih Madat tidak memenuhi syarat, baik secara formil, maupun materil, sehingga tidak kita tindaklanjuti,” jelas Maimun yang didamping Ketua Divisi Hukum, Musliadi.

Maimun mengatakan kasus perusakan baliho anggota DPRA Iskandar Usman Alfarlaky, yang dilaporkan oleh tim kampanyenya pada Kamis (10/11) masih dikaji oleh tim Gakkumdu. Dia menjelaskan kasus di Madat tidak diproses, karena APK milik pribadi, bukan yang dibagikan oleh KIP.

Dia menjelaskan APK resmi dari KIP telah dibagikan kepada masing-masing parpol pada Kamis (10/1) yakni 10 baliho, dan 16 spanduk untuk setiap caleg. Disebutkan, APK resmi memuat empat syarat yaitu visi misi parpol, lambang dan nomor urut partai dan melampirkan foto tokoh yang melekat.

APK resmi yang dicetak KIP, sebelumnya diajukan oleh masing-masing partai, sehinga perusakan APK yang tidak resmi bukan termasuk pelanggaran. Namun, jika ada laporan dari masyarakat, tetapi diterima untuk dipelajari terlebih dahulu, memenuhi syarat atau tidak.

Dia mengimbau parpol untuk mengarahkan calegnya agar tidak memasang APK di tempat yang dilarang. Disebutkan, sesuai PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam Pasal 34 disebutkan, APK dilarang dipasang di tempat ibadah dan halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan dan lembaga pendidikan.

“Karena itu kita imbau caleg agar memasang APK di tempat yang telah ditentukan. Jika nanti ada perusakan, dapat langsung laporkan dengan bukti-bukti yang cukup secara hukum,” imbau Maimun. Dikatakan, jika laporan telah memenuhi syarat, maka diproses sesuai aturan yang berlaku.(c49)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved