Belasan Desa tak Miliki Bidan

Belasan desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga saat ini belum memiliki bidan desa (Bides)

Belasan Desa tak Miliki Bidan
SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Puluhan bidan desa (bides)mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara 

BLANGPIDIE - Belasan desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga saat ini belum memiliki bidan desa (Bides). Akibatnya, untuk menangani proses persalinan dan pemeriksaan ibu hamil, kaum ibu harus pergi ke desa tetangga. Kondisi ini akan berpengaruh besar pada program pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu di seluruh Aceh.

Sejumlah desa yang belum memiliki bides seperti di wilayah Puskesmas Lembah Sabil, misalnya Desa Cot Bak U. Di wilayah Puskesmas Manggeng ada empat desa yang belum punya Bides, meliputi Desa Padang, Pante Raja, Ujung Padang, dan Desa Pante Cermin.

Sementara di wilayah Puskesmas Bineh Krueng hanya satu, yakni Desa Padang Bak Jok. Sedangkan di Puskesmas Tangan-Tangan ada empat desa, yaitu Desa Mesjid, Padang Kawa, Ie Lhob, dan Pante Geulumpang. Untuk wilayah Puskesmas Sangkalan hanya Desa Ladang yang belum memiliki bidan.

Sebabnya, jumlah bidan yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak seimbang dengan jumlah desa di Abdya. Saat ini total bides sebanyak 137 orang, ditambah 2 bidan pegawai tidak tetap (PTT). Sementara jumlah desa di Abdya mencapai 152 desa. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Abdya, Safliati SST MKes saat dikonfirmasi, Sabtu (12/1), membenarkan bahwa ada 11 desa belum punya bidan yang bertugas di desa tersebut.

Akibat kurang bides, pihaknya meminta agar desa-desa yang kosong bisa ditanggulangi oleh bidan yang berdekatan dengan desa yang masih kosong bides tersebut. “Semoga saja ke depan tidak ada lagi desa yang kosong bidan,” katanya.

Safliati mengakui bahwa penempatan bidan ini sangat penting untuk menangani proses persalinan dan pemeriksaan ibu hamil guna menekan angka kematian ibu dan bayi.

“Dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi yang hampir rata-rata akibat kurangnya pemeriksaan teratur, lahir sebelum waktunya, serta kekurangan gizi dan anak menderita ISPA,” terangnya.

Selain itu, lanjut Salfiati, pihaknya sudah membuat Surat Keputusan (SK) untuk para bides agar menempati desa yang telah ditunjuk sekaligus berdomisili di desa tersebut. “Terkecuali kalau piket di Puskesmas, itu pun harus berkoordinasi dengan pihak desa,” katanya

Intinya, selama desa tersebut dilengkapi dengan fasilitas seperti Puskesdes, maka bidannya harus berdomisili. Karena pelayanan kesehatan dalam desa sangat penting, terutama untuk mengontrol para ibu yang sedang hamil.

Dia tambahkan, jika ada bides yang membandel dengan tidak mau tinggal di puskesdes, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimanapun.

“Kita tidak ingin masyarakat kesusahan untuk mendapatkan perawatan medis. Adanya bides tidak hanya membantu ibu hamil, juga untuk perawatan ringan lainnya, termasuk kegiatan Posyandu,” paparnya.

Menurutnya, puskesdes merupakan perpanjangan tangan Puskesmas dalam hal memberikan pertolongan pertama. Jika Puskesdes kosong, maka proses pelayanan kesehatan dalam desa itu akan lumpuh.

“Kita berharap bidan bisa lebih meningkatkan prestasinya selama bertugas, tidak hanya sewaktu menjadi tenaga kontrak saja. Ketika sudah menjadi PNS kinerjanya harus ditingkatkan lebih baik lagi,” pintanya.

Saat ditanya solusi persoalan ketiadaan bidan di desa-desa, Safliati mengatakan, keberadaan tenaga bidan sangat penting. Oleh karena itulah, pihaknya berencana merekrut tenaga kontrak untuk ditempatkan di desa-desa yang belum ada bidan. “Solusinya, kemungkinan nanti akan ada tenaga kontrak bidan untuk mengisi kekosongan di sejumlah desa itu, sehingga pelayanan lebih maksimal dan terjangkau,” ungkapnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved