KIP Harus Pastikan Kuota Caleg Aceh

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH, mengatakan, Komisi Independen Pemilihan

KIP Harus Pastikan Kuota Caleg Aceh
SERAMBI/YOCERIZAL
KETUA Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH, berbicara dalam diskusi media yang berlangsung di D’Rodya Caffe, Jumat (11/1). Diskusi itu mengangkat tema ‘Membangun Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019’. 

* Terkait Putusan DKPP terhadap Ketua KPU
* Komisiner KIP: Kami belum Terima Surat

BANDA ACEH - Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH, mengatakan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh harus memastikan kuota caleg Aceh menyusul keluarnya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman.

Dalam putusannya, Rabu (2/1), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU karena mengeluarkan dua surat terkait penetapan kuota caleg di Aceh. Yakni penetapan kuota 120 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilhan untuk partai lokal, dan 100 persen untuk partai nasional. Arif Budiman dianggap telah melanggar kode etik.

Menurut Ridwan Hadi, KIP Aceh berkewajiban merespons putusan DKPP tersebut karena berkaitan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang sebelumnya telah disahkan. Penjatuhan sanksi terhadap Ketua KPU selaku orang yang memerintahkan penetapan kuota 100 dan 120 persen menunjukkan bahwa ada masalah dengan DCT Aceh.

“KIP Aceh berkewajiban menginformasikan apakah DCT masih tetap atau ada perubahan. Masyarakat wajib tahu, demikian juga partai politik,” pungkas mantan Ketua KIP Aceh ini dalam acara Diskusi Media di D’Rodya Caffe, Jumat (11/1). Diskusi tersebut mengangkat tema ‘Membangun Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019’.

Di samping itu, respons KIP terhadap keputusan DKPP juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. “Agar mereka (KIP) dipercaya, mereka harus menyampaikan informasi (DCT) itu kepada masyarakat. Hari ini publik nggak tahu,” ujarnya. “Apapun hasilnya, kewenangan terkait kuota caleg itu ada di KIP Aceh. Ajak diskusi pakar hukum di sini, dan hasilnya beri tahu masyarakat,” tambah Ridwan Hadi.

Seperti diketahui, tindakan KPU RI mengeluarkan dua surat terkait kuota caleg di Aceh dipersoalkan oleh Imran Mahfudi, calon anggota DPRA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Aceh 9. Pengaduan diajukan pada awal Oktober 2018, dengan Nomor: 241/I-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 227/DKPP-PKE-VII/2018.

Pokok pengaduan adalah berkaitan dengan tindakan teradu (Arief Budiman) yang mengeluarkan surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRA tentang jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal paling banyak 120 persen pada setiap daerah pemilihan.

Padahal sebelum surat itu, KPU telah mengeluarkan surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 bertanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon anggota DPRA dan DPRK yang diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilhan. Surat itu ditujukan kepada ketua KIP kabupaten/kota di Aceh.

Menanggapi hal itu, Komisioner KIP Aceh yang hadir dalam diskusi tersebut, Akmal Abzal, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari KPU terkait dengan putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU atas terbitnya dua surat bagi proses pencalonan di Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved