Sekda Harus Bebas Intervensi Politik

Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan strategis dan memiliki andil besar dalam mengelola, mengatur

Sekda Harus Bebas Intervensi Politik
TAUFIQ A RAHIM,Pengamat Politik dan Pemerintahan

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan strategis dan memiliki andil besar dalam mengelola, mengatur, dan melaksanakan segala urusan adiministrasi pemerintahan serta ikut menentukan dan mempengaruhi berbagai kebijakan ke arah yang lebih baik.

“Dalam konteks tersebut, kita berharap Sekda Aceh ke depan harus mampu menjalankan semua fungsinya dengan baik, terbebas dari intervensi dan pengaruh politik semua pihak,” kata pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Dr Taufiq A Rahim menjawab Serambi terkait pergantian Sekda Aceh yang sedang dalam proses.

Menurutnya, Sekda Aceh adalah jembatan penghubung eksekutif dan legislatif, para pejabat birokrasi dari berbagai tingkat eselon II dan seterusnya sampai pegawai negeri (ASN) terendah.

“Karenanya diperlukan sosok yang mumpuni, integritas, kredibilitas, kapasitas serta kredibel untuk kebutuhan pembangunan Aceh saat ini dan ke depan,” tandasnya.

Menurutnya, sebagai jabatan tertinggi dalam lingkungan ASN dan birokrasi negara, tentunya, Sekda Aceh tidak terlepas dari kepentingan politik. Baik eksekutif dan legislatif di Aceh dan para elite dan pejabat tinggi yang berhubungan langsung maupun tidak. Namun, sosok yang direkom dan dipilih harus benar-benar kredibel dan tidak berpihak ke manapun dan berlatarbelakang golongan manapun.

Seperti diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT, Jumat (11/1) siang telah mengirim tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang telah dipilih Tim Penilai Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Daerah Aceh, 10 Januari 2019 ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Ketiga nama calon Sekda Aceh tersebut adalah Kamaruddin Andalah SSos, MSi (Asisten III Sekda Aceh), Dr M Jafar SH MHum (Asisten I Sekda Aceh), dan dr Taqwallah MKes (Asisten II Sekda Aceh).

Taufiq A Rahim dalam keterangannya kepada Serambi mengatakan, masa jabatan Sekda Aceh, Drs Darmawan akan berakhir 30 Januari 2019. Dia mengapresiasi langkah cepat Plt Gubernur Aceh yang telah mengirim tiga nama calon Sekda Aceh ke Setneg.

“Konsekuensinya hari ini Plt Gubernur yang telah merekomendasikan tidak salah rekom serta salah pilih. Karena ini berkaitan dengan kinerja Plt Gubernur dalam berbagai kebijakan Pemerintah Aceh, ASN, birokrasi pemerintahan dan segala unsur dengan berbagai tata kelola pemerintah yang juga berhubungan langsung dengan kerumitan kehidupan Aceh saat ini,” demikian Taufiq A Rahim.(

Terkait pergantian Sekda Aceh, Taufiq A Rahim juga mengingatkan tentang potensi persoalan yang akan dihadapi ke depan, konon lagi sekda ditetapkan serta diangkat pada tahun politik.

“Semoga tidak salah pilih, karena bisa berakibat tersesat di jalan yang terang,” ujar Taufiq tanpa menyebut makna kalimat tersesat di jalan yang terang tersebut.

Dikatakannya, penentuan sosok Sekda Aceh ke depan juga tidak terlepas dari tanggung jawab moral, kinerja, sosial politik, budaya dan kehidupan masyarakat Aceh. “Yang pasti sosok sekda tidak untuk kalangan atau kelompok tertentu saja. Yang terpenting lagi harus bebas dari intervensi untuk kepentingan tertentu,” pungkas Taufiq.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved