Kades Harus Pasang Baliho APBDes

Bupati Aceh Tenggara Drs Raidin Pinim MAP menginstruksikan kepada seluruh Penghulu Kute atau kepala desa

Kades Harus Pasang Baliho APBDes
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Bupati Aceh Tenggara, Drs Raidin Pinim MAP 

* Untuk Tingkatkan Transparansi

KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara Drs Raidin Pinim MAP menginstruksikan kepada seluruh Penghulu Kute atau kepala desa (Kades) se-Agara agar memasang baliho atau papan pengumuman berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019. Kebijakan ini sebagai bentuk transparansi penggunaan dana desa di 16 kecamatan.

“Baliho APBdes ini wajib dipasang di jalan raya di desa tersebut. Kepada seluruh camat dan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) saya instruksikan memantaunya dan melaporkan kepada saya apabila ada desa yang tidak memasang baliho APBdes 2019,” kata Bupati Agara, Raidin Pinim kepada Serambi, Minggu (13/1).

Menurut dia, baliho APBDes ini dapat mulai dipasang setelah selesai dilaksanakan musrenbang di tingkat desa. Bagi desa yang telah selesai melaksanakan musrenbang desa agar segera mendirikan baliho APBDes tahun 2019 di tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat luas. “Apabila tidak membuat baliho APBDes, akan diberikan sanksi,” tegas Raidin Pinim yang akrab disapa Bang Ray.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Penghulu Kute di 385 desa se-Agara agar dana desa tahun 2019 diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan ternak bebek, dana kepemudaan, pembangunan infrastruktur, dan pinjaman modal bagi pedagang kecil yang selama ini terlilit utang.

Dikatakan, banyak warga yang bisa dibantu dengan dana desa. Misalnya pedagang keliling yang menggunakan sepeda motor, pedagang sayur-mayur, dan pedagang lainnya. Bupati Agara juga mengingatkan kepada seluruh Penghulu Kute tidak boleh menggunakan dana desa untuk kegiatan studi banding dan bimtek ke luar daerah. Agar instruksi berjalan efektif di lapangan, dia meminta seluruh pendamping lokal desa (PLD) dan pendamping desa (PD) mengawasi secara maksimal. “Kalau ada Penghulu Kute studi banding menggunakan dana desa, saya copot, “ tegas Raidin Pinim. Dikatakan, studi banding hanyalah pemborosan anggaran rakyat. Masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kute (BPMK) Aceh Tenggara, Jamrin, mengatakan, dana desa tahun 2018 telah disalurkan 00 persen ke rekening masing-masing desa. Penggunaan dana desa itu tergantung kebutuhan maisng-masing desa.

Untuk tahun 2019, dalam proses pengamprahan atau pencairan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kutacane. Saat ini pihaknya sedang melengkapi berkas sebagai syarat untuk proses pencairan di Kementerian Desa, Jakarta.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved