Pimpinan Kampus STIKes Muhammadiyah Didemo Alumni, Ini Sebabnya

Puluhan alumni Program Studi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Lhokseumawe Senin (14/1/2019) menggelar aksi di kampus tersebut.

Pimpinan Kampus STIKes Muhammadiyah Didemo Alumni, Ini Sebabnya
SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Puluhan alumni Program Studi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Lhokseumawe Senin (14/1/2019) menggelar aksi di kampus tersebut. 

Laporan Jafaruddin | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Puluhan alumni Program Studi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Lhokseumawe Senin (14/1/2019) menggelar aksi di kampus tersebut.

Dalam Aksinya itu alumni memprotes pimpinan kampus terhadap terlambat proses yudisium, wisuda, padahal mahasiswa padahal sebelum Juli 2018, sudah menyelesaikan kuliah.

Kondisi ini berdampak terhadap mereka tidak bisa mengikuti Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) dan tidak mengikuti tes CPNS.

Puluhan alumni mulai berkumpul di halaman kampus sekira pukul 10.30 WIB, lalu mereka secara bergantian langsung berorasi sampai pukul 11.30 WIB.

Mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan “Kami wisuda bukan 22 Desember 2018, kami wisudah Juni/Juli 2018”.

Baca: Pertanyakan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT PIM Sebut Demo Mahasiswa Salah Sasaran

Baca: Satpam Ini Gagalkan Aksi Curanmor di Kampus Politeknik, Begini Kisah Ridho Tangkap Pencuri

Baca: Belasan Mahasiswa Demo Kantor Gubernur

“Kami mau pertanggungjawaban dari Ketua Baru dan Plt Ketua STIKes atas keterlambatan yudisium/wisuda, gagal UKNI dan peluang-peluang lainnya.

Mereka juga menuliskan di spanduk “berikan ijazah, transkip nilai dan kompensasi atas kelalain kalian,” selain itu kalimat protes lain pada spanduk “Jika tidak berani selesaikan masalah kami dan tidak becus ngurusi kampus, mundur saja, nggak usah banga jadi pimpinan kampus,”.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta difasilitasi dalam musyawarah dengan ketua lama, ketua sekarang, Plt Ketua dan juga Badan Pembina Harian (BPH). 

Mereka juga mendesak kampus untuk mengembalikan 25 persen Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari total keseluruhan, karena mahasiswa merasa dirugikan. (*) 

Penulis: Jafaruddin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved