Banyak Bangunan tak Miliki IMB

Sebagian bangunan di Pidie disinyalir menyalahi tata ruang, bahkan, sebagian rumah toko (ruko) belum mengantongi Izin

Banyak Bangunan tak Miliki IMB
ist
Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh menertibkan bangunan yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

* DPRK Pidie Minta Ditertibkan

SIGLI- Sebagian bangunan di Pidie disinyalir menyalahi tata ruang, bahkan, sebagian rumah toko (ruko) belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Anggota DPRK Pidie meminta dinas terkait untuk menertibkan bangunan yang melanggar aturan.

Seorang anggota DPRK Pidie, Teuku Saifullah TS, Senin (14/1) menegaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pidie harus segera melakukan penertiban. Dia menjelaskan persyaratanuntuk mendirikan bangunan juga harus diperketat, terutama ruko dan lainnya, sehingga sesuai dengan Qanun Tata Ruang.

“Jika sebuah ruko dibangun berdasarkan kemauan pemilik, maka yang terjadi kesemrawutan,” ujarnya. Menurutnya, jika diperhatikan, sebagian ruko ada yang dibangun di kawasan perkantoran, padahal kawasan tersebut jelas tidak sesuai dengan Qanun Tata Ruang.

“Kami bukan melarang membangun ruko atau bangunan lainnya untuk kegiatan bisnis, akan tetapi harus mengacu tata ruang, sehingga sesuai aturan, sekaligus keindahan kota akan terlihat dengan jelas,” katanya. Dia berharap aturan bukan hanya untuk formalitas saja, tapi diimplementasi di lapangan dengan tegas.

Dia menyebutkan, buruknya wajah Pidie akibat lemahnya Dinas PMTSP Pidie dalam mengeluarkan IMB kepada pemilik bangunan. Dikatakan dinas tersebut tidak berani menegur atau bertindak terhadap pemilik sebagian ruko yang membangun tidak mengacu pada tata ruang.

T Saifullah menegaskan ruko yang tidak mengantongi IMB, jelas-jelas melanggar Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Disebutkan, bangunan yang tidak mengantongi IMB akan merugikan daerah pada sektor PAD.

“Kami minta Dinas PMTSP segera menyisir kembali bangunan yang belum kantongi IMB untuk ditindak,” katanya. Namun, sebutnya, tindakan diambil bukan saat bangunan telah selesai seratus persen, tapi ditegur saat mulai dikerjakan.

Dia juga menyinggung tentang menjamurnya pembangunan ruko dan perumahan di areal persawahan produktif. Dia beralasan, lahan sawah semakin menyusut, padahal sawahmenjadi sumber rezeki masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani.

“Pemkab harus mencermati fakta di lapangan terhadap menjamurnya bangunan di area sawah, karena jangan terus beralih fungsi,” tambahnya. Dia mengkhawatirkan jika pembangunan ruko di pinggir jalan terus dilakukan, maka nasib petani akan semakin terpuruk dan pemimpin daerah harus segera mengeluarkan kebijakan yang tegas.

Secara terpisah, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pidie, Ramli SH, yang dihubungi Serambi, kemarin, menjelaskan pihaknya akan memperketat persyaratan mendirikan bangunan, tetapi bukan berarti tidak memberikan izin untuk mendirikan bangunan.

“Izin yang kita keluarkan harus mengacu pada Qanun Tata Ruang,” jelasnya. Prihal berapa banyak bangunan yang telah mengantongi IMB atau tidak, dia mengaku belum mengetahuinya, karena sejak menjadi Kepala Dinas PM-PTSP Pidie belum ada yang mengajukan permohonan. “Sejak saya menjabat, belum masuk satu surat untuk pengajuan IMB,” pungkasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved