Ini Alasan Fraksi Demokrat Dorong Bentuk Pansus Divestasi Freeport

ia mengatasnamakan partainya mendorong dibentuknya panitia khusus ( pansus) membahas kasus Freeport

Ini Alasan Fraksi Demokrat Dorong Bentuk Pansus Divestasi Freeport
(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)
Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Inalum, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait masalah lingkungan PT Freeport Indonesia di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (15/1/2019). 

SERAMBINEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir menganggap banyak kejanggalan dari divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh pemerimtah melalui PT Inalum.

Menurut dia, keputusan tersebut banyak berbenturan dengan regulasi yang ada.

Oleh karena itu, ia mengatasnamakan partainya mendorong dibentuknya panitia khusus ( pansus) membahas kasus Freeport.

Baca: VIDEO - Tak Terima Ditilang, Pengendara Motor Ajak Berantem Polisi

"Untuk minta pertanggungjawaban para Dirjen dan keputusan tersebut, kami dari Fraksi Demokrat meneruskan interupsi untuk membentuk pansus supaya kasus pengambilalihan saham Freeport lebih jelas dan terang," ujar Nasir di ruang rapat Komisi VII, Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Hal itu dia sampaikan saat melakukan rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Inalum, dan PT Freeport Indonesia.

Nasir ingin semua instansi terkait, termasuk instansi dan lembaga yang hadir dalam rapat tersebut juga dilibatkan dalam kasus Freeport.

Baca: Biografi Tokoh Dunia: Abdulaziz Al-Saud, Pendiri Sekaligus Raja Pertama Arab Saudi

Nasir mempertanyakan kegentingan pemerintah untuk melakukan divestasi saham PTFI.

Menurut dia, merebut 51 persen aset PT Freeport akan lebih mudah jika dilakukan pada 2021 saat kontrak karyanya habis.

Ia menganggap banyak kejanggalan, terutama dari sisi regulasi.

"Ini ruang yang dipaksakan dan banyak menabrak aturan. Saya melihat karena kepentingan seseorang ini lahir semua. Hanya karena divestasi Inalum, harus buat Peraturan Menteri baru, Surat Keputusan baru. Ada kepentingan apa?" kata Nasir.

Baca: BNN dan Bea Cukai Tangkap 72 Kilogram Sabu dan Ekstasi di Laut Aceh

Halaman
1234
Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved